JAKARTA — Sejumlah perusahaan perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) memberikan respons terkait kebijakan pemerintah yang menambah penempatan dana negara sebesar Rp100 triliun ke sektor perbankan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga likuiditas bank sekaligus mengurangi tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
Penjelasan dari BRI
Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa perseroan sangat mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam menempatkan dana negara pada bank umum. Ia berharap penempatan dana ini dapat memperkuat likuiditas BRI serta mendorong akselerasi pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis perseroan.
Dhanny juga menegaskan bahwa fungsi intermediasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan. Ia memastikan bahwa keseimbangan portofolio dilakukan secara hati-hati melalui penerapan manajemen risiko yang kuat. Dengan demikian, peluang di pasar keuangan tetap dikelola secara optimal tanpa menggeser fokus utama pada pembiayaan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Dhanny, kebijakan ini memberikan ruang yang lebih baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas. Dengan likuiditas yang semakin kuat, BRI tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan kredit yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan pembiayaan di segmen UMKM dan program prioritas pemerintah.
Fokus BRI tetap pada penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tanggapan dari BSI
Di sisi lain, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, meyakini bahwa stimulus yang diberikan pemerintah mampu mendongkrak likuiditas bank. Pada awal 2026, BSI mencatatkan dana pihak ketiga (unaudited) sebesar Rp366 triliun atau naik 14,76% secara tahunan (year on year/YoY).
Anggoro menyampaikan bahwa komposisi dana yang ample juga didorong oleh kebijakan dan stimulus penempatan uang negara di BSI yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan pro kerakyatan, pembiayaan UMKM, konsumer, maupun usaha bisnis lainnya.
“Terbukti, secara tidak langsung kebijakan tersebut mampu mendorong pembiayaan BSI pada Februari 2026 solid mencapai Rp323 triliun, naik 14,32% YoY,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perseroan tahun ini tetap melanjutkan pembiayaan di segmen yang terbukti efektif dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil. Di antaranya, pembiayaan konsumer dan retail termasuk emas, pembiayaan melalui sinergi BUMN, UMKM maupun sektor lain yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Kebijakan Dana Awal dan Penambahan
Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan jangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.
Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.
Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.
Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.
“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
