radaryogya.com – JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris yang digunakan berkaitan dengan upaya menanggulangi krisis iklim.
Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, mundurnya Negeri Paman Sam berisiko menghambat misi transisi energi dunia untuk memerangi krisis iklim. Selain itu, berpotensi menghambat upaya pendanaan internasional dikarenakan kemungkinan berkurangnya komitmen Negeri Paman Sam pada membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang digunakan salah satunya tertuang di kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meski demikian, hilangnya kepemimpinan Negeri Paman Sam dinilai membuka kesempatan untuk kepemimpinan terintegrasi yang tersebut tambahan kolaboratif. Perlu dipertimbangkan kembali skema-skema kerja mirip yang dimaksud adil dengan negara-negara lain, termasuk negara berprogres untuk dapat mencapai target Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris seharusnya dipandang tidak belaka sebagai janji pada berhadapan dengan kertas berisikan bahasa-bahasa teknis untuk menurunkan emisi, tapi Perjanjian yang disebutkan adalah sebuah komitmen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Krisis iklim sudah ada terjadi kemudian dampaknya sudah pernah didepan mata,” kata Novita pada keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Analisis World Resources Institute (WRI) pada 2023, menunjukkan tiga negara penghasil emisi terbanyak diduduki oleh China, Amerika Serikat, kemudian India yang tersebut berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Menurut Novita, inovasi akibat mundurnya Negeri Paman Sam tak berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi pada berada dalam ancaman krisis iklim.
“Sedari awal, pendanaan JETP memang sebenarnya buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama kemudian didominasi oleh skema utang yang mana berpotensi membebani Indonesia,” ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Daya dan juga Informan Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebutkan Indonesia tidak ada perlu terburu-buru melakukan transisi energi dan juga “terjebak” pada Perjanjian Paris pada berada dalam mundurnya Negeri Paman Sam serta belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains dan juga kontroversial langkah Trump di dalam mata dunia internasional. Jangan malah meniru kemudian terjebak pada race to the bottom. Ini adalah seharusnya menggalakkan kita untuk meningkatkan bisnis mitigasi kemudian adaptasi dikarenakan kita rentan pada krisis iklim,” ujar Novita.
