pemerintahan dan juga DPR Bahas Perubahan UU BUMN, Apa Hasilnya?

radaryogya.com – JAKARTA – Komisi VI DPR mengatur rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir untuk mengeksplorasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau pembaharuan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di area gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Pembahasan yang dimaksud menyusul RUU BUMN ditetapkan sebagai salah satu inisiatif legislasi nasional (prolegnas) 2025 dikarenakan dianggap memiliki peran fundamental di perekonomian nasional.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menjelaskan, urgensi inovasi ini didasari oleh peran strategis perusahaan pelat merah pada mengatur sumber daya nasional, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

“Cabang-cabang produksi yang dimaksud penting bagi negara dan juga kekayaan alam yang tersebut terkandung di dalam dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini,” jelasnya.

Meski demikian, kinerja BUMN dinilai belum optimal juga menghadapi berbagai tantangan. Anggia menyoroti usia UU Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN sudah pernah berusia lebih lanjut dari 22 tahun.

“Regulasi ini perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman serta meningkatkan partisipasi BUMN terhadap sektor ekonomi nasional,” jelas dia.

Anggia memaparkan, beberapa jumlah poin pembaharuan di RUU BUMN yang mana meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas BUMN secara optimal sesuai perkembangan regulasi,

Lalu, pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan juga mekanisme pembentukan anak perusahaan, pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, serta aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang digunakan lebih lanjut kompetitif.