Rencana Pembentukan BUMN Tekstil dan Kritik yang Muncul
Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil oleh Danantara memicu kritik dan penolakan dari pelaku usaha konveksi. Mereka khawatir bahwa perusahaan milik pemerintah ini akan mengambil pangsa pasar mereka yang sedang menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan dari barang-barang impor.
Pembentukan BUMN tekstil pertama kali diumumkan oleh Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menghidupkan kembali perusahaan negara di sektor padat karya seperti tekstil. Sebagai awalan, perusahaan tersebut akan diberikan suntikan modal dari Danantara Indonesia senilai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa alasan lain di balik rencana ini adalah untuk meningkatkan ketahanan domestik terhadap tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Ia juga mengklaim bahwa pemerintah telah membuat roadmap untuk meningkatkan ekspor tekstil, dengan target ekspor yang naik dari US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam 10 tahun.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan beberapa opsi pembentukan BUMN sektor tekstil. Opsi itu antara lain pendirian entitas baru, penguatan perusahaan yang sudah ada, hingga kerja sama dengan investor strategis. Seluruh skema tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.
Rosan menambahkan bahwa rencana pembentukan BUMN tekstil ini juga bagian dari strategi pemerintah memperkuat industri padat karya sekaligus menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap keputusan yang dilakukan pemerintah melalui Danantara telah melewati uji kelayakan dan penilaian yang menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial ekonomi.
Dukungan dari Asosiasi dan Kekhawatiran Pengusaha UMKM
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang diketuai oleh Jemmy Kartika Sastraatmaja, mendukung rencana pendirian BUMN tekstil selama tujuannya untuk penyerapan tenaga kerja. Ia juga mengklaim tidak khawatir jika perusahaan milik negara ini bakal menyaingi pengusaha konveksi yang sudah terjun terlebih dahulu. Sebab, pasar di Indonesia sangat besar.
Namun, Jemmy mengaku belum mengetahui pangsa pasar mana yang bakal disasar oleh BUMN tersebut, apakah di dalam negeri atau luar negeri. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk membenahi regulasi dan pengawasannya jika perusahaan milik negara ini ingin sukses. Menurutnya, pemerintah harus menjaga keberlangsungan industri-industri kecil dan menengah tekstil yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Sementara itu, pengusaha konveksi UMKM seperti Bilal Aziz Nugraha tidak setuju dengan pendirian BUMN tekstil. Ia merasa bahwa pemerintah seharusnya memikirkan para pengusaha yang siap membuka lapangan pekerjaan, bukan malah mendirikan perusahaan raksasa yang bakal menjadi lawan mereka. Ia juga khawatir perusahaan milik negara itu bakal mengganggu pasar UMKM.
Pengusaha konveksi lainnya, Rahmad Abidin, juga tak setuju dengan pembentukan BUMN tekstil. Ia merasa rencana itu seakan membunuh usahanya pelan-pelan. Ia hanya berharap pemerintah bisa memanfaatkan anggaran ratusan triliun itu untuk membantu memasarkan produk UMKM demi menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional.
Penilaian dari Para Pengamat
Sejumlah pengamat menilai bahwa industri tekstil dan alas kaki di Indonesia tengah mengalami kemunduran. Gejolak ekonomi global dan banjirnya produk impor telah mengancam keberlanjutan industri ini. Sederhananya, Indonesia berada dalam fase deindustrialisasi.
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengaku tidak mengerti mengapa Danantara tetap bersikeras untuk berinvestasi di sektor ini. Terlebih, menurutnya, sudah banyak “pemain” yang berkecimpung di dalamnya. Ia menilai bahwa pemerintah sebaiknya menjadi offtaker dari produk-produk tekstil dan produk tekstil ketimbang masuk dalam industri tekstil yang sudah banyak pemainnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, juga mencurigai Danantara bakal merestrukturisasi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang sudah pailit. Ia menilai bahwa cara yang lebih rasional adalah memberikan bunga kredit rendah kepada pelaku usaha UMKM, menekan ongkos logistik yang mahal, serta mengatur birokrasi dan regulasi yang rumit.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengakui pembentukan BUMN baru di sektor tekstil ditujukan untuk mengembalikan kejayaan industri pakaian seperti PT Sri Rejeki Isman (Sritex). BUMN baru tersebut, klaimnya, akan fokus menangani masalah garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia berharap dalam waktu dekat semua proses bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bisa selamat dan kegiatan ekonominya tetap berjalan.
