Menteri Lingkungan Hidup Mengungkap 8 Perusahaan yang Terlibat dalam Pemicu Banjir di Sumatra Utara
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa PT Agincourt Resources (PTAR) adalah salah satu dari delapan perusahaan yang beroperasi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini menjadi perhatian khusus setelah banjir yang melanda wilayah tersebut.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Deputi Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup telah memanggil PT Agincourt dan tujuh perusahaan lainnya pada Senin (8/12/2025). Hanif menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga berkontribusi dalam memperparah dampak banjir yang terjadi di Sumatra Utara.
“Ada (PT Agincourt) termasuk tadi. Tadi saya sudah katakan, ada (perusahaan) tambang emas, ada (perusahaan) kegiatan yang lain,” ujar Hanif di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Delapan Perusahaan Dipanggil untuk Menjelaskan Asal Usul Kayu yang Terbawa Banjir
Pemanggilan terhadap delapan perusahaan dilakukan untuk meminta penjelasan terkait dengan asal-usul kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut. Diketahui, hanyutnya kayu-kayu usai banjir sempat viral di media sosial. Kayu-kayu itu terbawa arus dan memenuhi permukaan sungai.
“Kita panggil, kemudian kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian, supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya, sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan,” jelas Hanif.
Evaluasi Persetujuan Lingkungan Perusahaan akan Dilakukan
Setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengevaluasi semua persetujuan lingkungan yang ada di DAS Batang Toru. Kementerian akan menggunakan garis dasar kajian perusahaan terkait dengan curah hujan akibat Siklon Tropis Senyar yang mencapai 330 mm per hari.
“Kalau tidak di atas itu Kami akan segera merivisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan, kami juga berdasarkan hasil verifikasi awal seandainya Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya,” ujar Hanif.
Politisi PAN itu menegaskan bahwa terkait bencana ini harus ada pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, Hanif juga mengaku menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana.
“Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab terkait dengan bencana ini. Bukan berarti kita tidak sedang berbela sungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintahan daerah sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujar dia.
“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ini,” lanjutnya.
PT Agincourt Resources Menyatakan Tidak Terkait dengan Penyebab Banjir
Sementara itu, PT Agincourt Resources (PTAR) mengklaim aktivitas pertambangan yang dilakukannya tidak berkaitan dengan penyebab banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Perusahaan ini mengelola tambang emas Martabe yang berlokasi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau berbatasan langsung dengan daerah terdampak.
Melalui keterangan tertulis, perusahaan menyebut lokasi bencana berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Ngadol, sementara tambang emas Martabe beroperasi di DAS Aek Pahu yang tidak terhubung satu sama lain.
“Pemantauan kami tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” kata Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono.
Kendati demikian, Katarina mengatakan perusahaan mendukung kajian ilmiah untuk mengetahui penyebab banjir bandang tersebut dan siap memberikan data apabila dibutuhkan. Ia menambahkan, sejak hari pertama bencana, PTAR telah menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak.
