radaryogya.com – JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu menyatakan, bahwa pemerintah membuka opsi pengurangan Pajak Pertambahan Angka (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) impor sebagai bagian dari proposal yang dimaksud akan dibawa pada pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat (AS) . Namun Ia menegaskan, bahwa pada waktu ini pemerintah belum berjanji pada bilangan atau bentuk insentif fiskal tertentu.
“Kita tidak ada melakukan negosiasi, kita hanya saja memberikan daftar opsi yang digunakan tersedia. Nanti Pak Menko (Perekonomian) lalu kelompok yang tersebut akan melakukan pembicaraan dengan segera dengan pihak Amerika,” ujar Wamenkeu, Anggito ketika ditemui dalam Kemenko Perekonomian, Mulai Pekan (7/4/2025).
Anggito menjelaskan, pendekatan yang dilaksanakan pemerintah tak belaka fokus pada aspek tarif impor , namun juga langkah-langkah administrasi. “Kita mengupayakan langkah-langkah yang dikorelasikan oleh Pak Menko, baik non-tarif maupun administratif. Jadi dua-duanya menjadi menu utama yang dimaksud akan dibawa,” katanya.
Dalam daftar usulan tersebut, opsi penyesuaian tarif seperti PPN serta PPh impor tetap memperlihatkan dimasukkan, namun masih di tahap kajian cost-benefit. “Kita bukan mau bilang apa-apa dulu, semuanya kita komunikasikan di bentuk benefit juga cost-nya. Jangan lupa, kita juga harus menjaga kredibilitas lalu fiskal kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anggito menyoroti reformasi administratif yang digunakan sedang ditempuh Kementerian Keuangan. Tiga hal utama yang berada dalam diupayakan adalah percepatan waktu pemeriksaan impor, percepatan restitusi pajak, juga penyederhanaan prosedur di area bea cukai.
“Pemeriksaan sekarang waktunya dipangkas hampir separuh. Untuk restitusi juga dipermudah agar pelaku bisnis bisa jadi mendapat layanan yang dimaksud tambahan transparan kemudian adil. Ini adalah reformasi yang tersebut juga ditunggu oleh pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa langkah-langkah ini tidak cuma merespons dinamika perdagangan dengan AS, tetapi juga bagian dari jadwal reformasi struktural di sistem perdagangan lalu perpajakan nasional. “Kita memang sebenarnya belum komit apa-apa, tapi ini menjadi kesempatan untuk meluncurkan berbagai reformasi sekaligus,” pungkas Anggito.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, pemerintah belum melakukan pembaharuan terhadap postur fiskal nasional pasca wacana pengenaan tarif dari AS. Namun demikian, pemerintah tetap saja bersiap menghadapi segala kemungkinan di dinamika perdagangan global yang digunakan pada waktu ini bergerak sangat cepat.
“Belum ada pengumuman (dari AS), tapi tentu kita tetap saja kelola kondisi ini dengan hati-hati. Dinamika sangat tinggi, serta yang mana ingin kita fokuskan sekarang adalah merespon dengan taktis,” kata Febrio.
