Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir

radaryogya.com – JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memohonkan agar penurunan penerimaan pajak tak didramatisir, sebab hal yang disebutkan dapat menciptakan ketakutan yang digunakan berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang mana ditetapkan pada APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

“Jadi saya mohon teman-teman bukan mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang benar laku, tetapi tidaklah bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang mana turut terdampak jikalau kegiatan ekonomi melemah. “Untuk dunia usaha juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, sebab kalau dunia usaha nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.

Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak bukanlah sesuatu yang dimaksud perlu dikhawatirkan secara berlebihan, akibat mengikuti pola yang mana identik seperti sebelumnya.

Dua faktor utama yang tersebut menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang digunakan selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, dan juga nikel, mengalami penurunan harga, yang mana berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kedua sebab Faktor Administrasi Pajak seperti Realisasi kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang digunakan mempengaruhi penerimaan pajak karyawan juga Kebijakan relaksasi pembayaran PPN di negeri, yang digunakan memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.

“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan juga TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% melebihi periode yang mana serupa tahun lalu yang mana mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap memperlihatkan waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan perasaan khawatir yang tersebut berlebihan.

“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap memperlihatkan kita waspada tanpa menyebabkan suatu alarm,” tutupnya.