.CO.ID – JAKARTA
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menandatangani enam kontrak pekerjaan fisik dan jasa manajemen konstruksi dengan total nilai proyek lebih dari Rp 1 triliun. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan IKN tahap II.
Penandatanganan keenam paket kontrak ini dilakukan di Kantor Kemenko 4, Nusantara, pada Senin (10/11/2025), dan disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Basuki menegaskan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN yang dicanangkan hingga 2028.
“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).
Menurut Basuki, instrumen pemerintah hanyalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan regulasi. Sementara itu, peran vital penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fisik diserahkan kepada para pemegang kuasa Kerja Sama Operasi (KSO).
“Enam kontrak yang ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun,” terangnya.
Secara rinci, paket pekerjaan fisik ini adalah Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer (km) dan mencakup 10 ruas utama serta 4 jembatan. Proyek tahun jamak ini akan dikerjakan hingga 2027 oleh beberapa perusahaan, antara lain:
- PT Bangun Cipta Kontraktor
- PT Modern Widya Tehnical
- PT Markinah
- PT Daya Mulia Turangga
Sementara itu, lima paket konsultan manajemen konstruksi disiapkan untuk memulai pembangunan gedung-gedung pemerintahan penting, seperti:
- Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
- Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.
- Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
- Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD dan MPR termasuk bangunan pendukung oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
- Manajemen Konstruksi Bangunan/Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.
Pembangunan IKN tahap II ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjawab tantangan perkembangan ekonomi dan sosial di masa depan. Dengan adanya penandatanganan kontrak ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga target pembangunan hingga 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
Selain itu, proyek ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Dengan melibatkan berbagai perusahaan terpercaya, Otorita IKN berkomitmen untuk memastikan kualitas dan keandalan proyek yang sedang berlangsung.
Seiring dengan berkembangnya IKN, keberadaan kawasan legislatif dan yudikatif akan menjadi simbol utama dari kekuatan pemerintahan yang modern dan transparan. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi contoh inovasi dan kemajuan dalam pembangunan nasional.
