radaryogya.com – JAKARTA – Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Kondisi Keuangan Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 kilogram (kg) sebagai langkah strategis yang mana diambil oleh pemerintah. Kebijakan tata kelola yang digunakan dimaksud adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan yang digunakan sanggup dipantau oleh negara.
“Penataan distribusi LPG bersubsidi oleh pemerintah merupakan langkah strategis mengingat beban fiskal subsidi energi yang mana terus meningkat,” ujar Unggul di pernyataannya, diambil pada Hari Jumat (21/2/2025).
Kendati demikian, Unggul mengingatkan bahwa penyesuaian biaya serta perbaikan sistem distribusi gas melon yang dimaksud harus dirancang dengan cermat. Kata dia, upaya reformasi di dalam kedua area ini butuh perencanaan yang dimaksud matang lalu implementasi yang tersebut terukur agar dampaknya tetap saja terkendali secara kegiatan ekonomi dan juga sosial.
“Pemerintah harus menjamin bahwa mekanisme penyesuaian tak memunculkan gejolak yang tersebut dapat memperburuk daya beli warga rentan. Oleh akibat itu, proses delivery kebijakan ini harus dijalankan secara bertahap, transparan, dan juga dengan strategi mitigasi yang digunakan jelas agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan benar-benar tercapai,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Unggul, kendati subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya pada mengempiskan kemiskinan masih perlu diteliti tambahan jauh. Pasalnya, kata Unggul mengutip data Estimasi World Bank (2022), setiap 1 persen Pendapatan Domestik Bruto yang dimaksud dialokasikan untuk subsidi unsur bakar cuma mampu menurunkan kemiskinan sebesar 1,2 persen.
“Ini jarak jauh lebih tinggi rendah dibandingkan bantuan secara langsung yang dapat menurunkan kemiskinan hingga 6,4 persen. Oleh sebab itu, memverifikasi ketepatan sasaran menjadi kunci agar anggaran subsidi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelompok rakyat yang mana paling membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer sanggup diubah menjadi pangkalan agar penduduk dapat mendapatkan harga jual yang digunakan sesuai ketika membeli segera dalam pangkalan. Kebijakan yang disebutkan kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.
