radaryogya.com – JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun dari yang ditetapkan sebelumnya Rp110,95 triliun. Sehingga total anggaran yang digunakan diterima Kementerian PU cuma Rp29 triliun untuk tahun 2025.
Hal ini seperti yang tersebut tertuang di Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada beberapa penyelenggaraan infrastruktur yang dimaksud tertunda pada tahun 2025. Terutama untuk infrastruktur jalan, bendungan, hingga pembangunan irigasi baru untuk persawahan.
“Tentunya terganggu (pemangkasan anggaran). Pembangunan jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya. Kita harus berbagi yang digunakan mana yang digunakan kita pilih untuk di dalam prioritaskan,” kata Diana di tempat Kantor Kemnko Perekonomian, Hari Jumat (31/1/2025).
Wamen Diana menjelaskan, anggaran Rp29 triliun itu sebesar 50% digunakan untuk operasional, belanja infrastruktur cuma mendapatkan porsi 24%, serta sisanya untuk pembayaran PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) serta SBSN, lalu HLN (Hibah Luar Negeri).
“Kan kita harus berbagi yang digunakan mana yang mana kita pilih untuk diprioritaskan, lantaran yang dimaksud harus dijalankan untuk yang mana HLN sebab sudah ada committed, kemudian SBSN juga telah commited juga. Nah kalau yang dimaksud itu bukan bisa saja diganggu gugat,” kata Diana.
Disamping itu, dikatakan Diana, belanja pegawai juga tidaklah dapat diganggu sebagai pos efisiensi penyelenggaraan anggaran. Sehingga salah satu acara yang akan diefisienkan adalah pembangunan infrastruktur.
“Kalau pegawai tetap saja (tidak ada efisiensi. Tidak kemungkinan besar kan kalau bukan digaji,” pungkas Diana.
