radaryogya.com – JAKARTA – Impor empat komoditas pangan utama -beras, jagung, gula konsumsi, serta garam- akan datang dihentikan pemerintah mulai tahun 2025, sebagai langkah ambisius untuk mencapai swasembada pangan. Meski kebijakan setop impor pangan patut diapresiasi sebagai langkah menguatkan kemandirian nasional, namun ekonom mengingatkan dampaknya terhadap stok kemudian nilai tukar pangan domestik.
Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran DKI Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat mengatakan, pada waktu impor dihentikan, maka ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik.
“Jika produktivitas petani tak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka kemungkinan defisit pasokan sangat besar. Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di area pasar, yang berpotensi meningkatkan biaya secara signifikan,” ungkapnya, Hari Jumat (17/1/2025).
Ia memberikan contoh pada komoditas beras, dimana fluktuasi kecil pada pasokan banyak kali dengan segera tercermin pada kenaikan biaya yang digunakan tajam, mengingat peran vital beras sebagai unsur pangan pokok warga Indonesia.
Selanjutnya lonjakan harga jual pangan akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mana mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk keinginan pangan. Ketidakstabilan biaya juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor perusahaan yang digunakan terkait dengan pangan, termasuk bisnis kecil kemudian menengah di tempat bidang pengolahan makanan.
“Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan menyebabkan pangsa domestik lebih tinggi rentan terhadap guncangan eksternal, seperti inovasi iklim atau bencana alam,” paparnya.
Meski kebijakan setop impor ini rentan, dimana keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tersebut konsisten lalu dukungan terhadap sektor pertanian. Kebijakan ini menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah pada mewujudkan kemandirian pangan.
“Ada perasaan khawatir bahwa kebijakan ini lebih banyak bersifat simbolis atau propaganda urusan politik daripada strategi yang digunakan siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga jual pangan melonjak atau stok domestik tak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka keran impor untuk meredam gejolak sosial serta ekonomi,” jelasnya.
Tantangan
