Perencanaan Pembangunan Jembatan Kembar Barombong
Warga Barombong menyambut baik dimulainya tahap pembebasan lahan proyek pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama bertahun-tahun terjadi di jalur penghubung Makassar-Takalar. Jembatan baru akan dibangun berdampingan dengan Jembatan Barombong lama, yang berada di Kecamatan Tamalate, dan menjadi penghubung antara Kota Makassar, Kabupaten Gowa, serta Kabupaten Takalar.
Kemacetan di area tersebut telah menjadi masalah serius sejak lama. Pada jam sibuk pagi dan sore hari, arus kendaraan sering tersendat hingga memicu antrean panjang. Hal ini diperparah oleh keterbatasan lebar jembatan dan pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah. Tingginya volume kendaraan pribadi dan angkutan barang membuat waktu tempuh tidak menentu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai matangkan rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Proyek ini kini masuk tahap persiapan, dengan target pembebasan tiga bidang lahan rampung pada Juni 2026. Tim pengadaan lahan melibatkan unit teknis di lingkup Dinas Pertanahan, serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pendamping hukum untuk mitigasi resiko.
Proses Pengadaan Lahan
Pengadaan lahan merupakan amanah yang harus dijalankan Pemkot Makassar. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, dengan Pemkot bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunan jembatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan fisik, sedangkan pelaksanaan konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan dukungan APBN.
Pelaksanaan pengadaan lahan diawali dengan proses negosiasi dan pembayaran kepada pemilik lahan. Penentuan nilai ganti rugi melibatkan tim appraisal independen. Target Pemkot adalah seluruh proses pengadaan lahan rampung pada akhir Juni 2026, termasuk penyerahan dokumen legalitas dan pengalihan hak atas tanah kepada Pemerintah Kota Makassar.
Tiga Bidang Tanah yang Akan Dibebaskan
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menyebutkan bahwa terdapat tiga bidang tanah yang akan dibebaskan. Awalnya, terdapat lima bidang tanah berpotensi terdampak. Namun setelah peninjauan lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan, jumlahnya mengerucut menjadi tiga bidang. Tiga bidang itu terdiri dari dua rumah warga dan satu lahan kosong.
Warga telah mengetahui rencana pembangunan jembatan sejak awal. Respons masyarakat dinilai positif karena proyek tersebut untuk kepentingan umum. Total luas lahan yang akan dibebaskan kurang dari lima hektare. Selain itu, terdapat rencana hibah lahan dari pihak GMTD untuk mendukung akses jalan menuju jembatan.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin mendorong percepatan pembangunan Jembatan Barombong menyusul kemacetan yang semakin parah di kawasan tersebut. Kepadatan lalu lintas hampir terjadi setiap hari, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Appi menilai, perbaikan dan pembangunan infrastruktur di kawasan Barombong sudah tidak bisa ditunda.
Arus kendaraan dari arah Barombong menuju Jalan Metro Tanjung Bunga semakin padat seiring meningkatnya mobilitas warga. Dorongan percepatan pembangunan jembatan itu disampaikan Appi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di Hotel Rinra, Selasa (10/6/2025). Ia mengajak seluruh pihak, termasuk GMTD, terlibat aktif dalam proses percepatan pembangunan Jembatan Barombong.
Langkah Strategis Pemkot Makassar
Pemkot Makassar berharap, setelah pengadaan lahan dituntaskan pada 2026, pembangunan fisik Jembatan Barombong dapat segera dipercepat oleh pemerintah provinsi dan Balai Besar Jalan Nasional. Appi menegaskan, keterlibatan pihak swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kota yang terus berkembang.
Pemkot Makassar juga berharap penataan ruang di kawasan Barombong dapat dilakukan secara lebih tertib. Pembangunan diharapkan tidak menimbulkan konflik kepemilikan maupun kesan pembangunan yang tidak terkendali. Penataan ruang di sini harus tertib dan sejalan dengan rencana kota.
Gerakan Cepat untuk Mengatasi Kemacetan
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bergerak cepat menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi pengendara. Kemacetan kerap terjadi akibat akses jembatan yang sempit dan padat. Lebar Jembatan Barombong hanya sekitar enam meter.
Kondisi tersebut dinilai tidak lagi sebanding dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Munafri Arifuddin yang belum genap sembilan bulan menjabat langsung bergerak mencari solusi agar arus lalu lintas kembali lancar. Wali Kota yang akrab disapa Appi itu turun langsung ke lapangan, Selasa (4/11/2025). Kunjungan dilakukan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru berjalan sesuai rencana.
Pembangunan Jembatan Baru
Jembatan Barombong memiliki panjang sekitar 350 meter dan menjadi akses utama ribuan kendaraan setiap harinya. Pemkot Makassar merencanakan pembangunan jembatan baru atau jembatan kembar di kawasan tersebut. Jika terealisasi, kapasitas jembatan baru diperkirakan lebih besar dibandingkan kondisi saat ini. Pembangunan akan difokuskan di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.
Langkah cepat ini disebut sebagai bentuk komitmen Wali Kota Makassar dalam menghadirkan solusi atas persoalan klasik warga. Sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat. Appi berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi. Pasalnya, kemacetan di kawasan Jembatan Barombong telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat. Baik pengguna jalan dari Makassar menuju Takalar maupun sebaliknya.
Pembagian Peran dalam Proyek
Munafri menjelaskan pembagian peran dalam proyek tersebut. Pembangunannya dibagi dua. Balai dan Pemerintah Provinsi yang menangani jembatannya, sedangkan Pemkot Makassar membebaskan lahan untuk landasannya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan. Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
Kawasan tersebut dinilai semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Terkait target pelaksanaan, Munafri mengatakan proses pembahasan terus berjalan. Ia berharap pembangunan dapat segera dimulai pada awal 2026. Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov, GMTD, dan Balai.
