Penyerahan Administrasi Gaza kepada Komite Nasional
Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan kesiapan mereka untuk menyerahkan segala urusan administrasi Jalur Gaza kepada Komite Nasional. Komite ini digambarkan sebagai badan non-politik yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sipil sehari-hari di wilayah tersebut. Nantinya, komite tersebut akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional, berdasarkan rencana Gaza yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa semua prosedur telah diselesaikan oleh lembaga pemerintah dan administratif di Gaza. Ia menjelaskan bahwa “semua kekuasaan dan sumber daya” akan diserahkan kepada komite nasional independen yang bertugas mengelola Jalur Gaza. Qassem menambahkan bahwa proses penyerahan akan dimulai secara transparan dan komprehensif di semua sektor setelah komite memasuki wilayah tersebut.
Hamas telah memegang kendali atas Gaza sejak tahun 2007, setelah runtuhnya pemerintahan persatuan nasional dan meningkatnya konflik dengan gerakan Fatah. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza terdiri dari 11 tokoh Palestina, termasuk ketuanya, Ali Shaath. Menurut laporan, komite ini adalah salah satu dari empat struktur yang diusulkan untuk mengelola fase transisi di Gaza.
Tugas utama Komite Nasional adalah mengelola administrasi pemerintahan di Jalur Gaza secara kolektif. Selain itu, komite ini juga akan mengawasi penyaluran bantuan serta menyiapkan landasan bagi pemilihan umum nasional. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk menjawab tuntutan internasional dan regional terkait otoritas pengelola Gaza pasca-perang, sekaligus mengurangi tekanan terhadap Hamas sebagai otoritas tunggal di wilayah tersebut.
Rencana Pemilihan Umum Nasional Palestina
Di sisi lain, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas secara resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilihan umum langsung untuk Dewan Nasional Palestina (PNC). Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah rakyat Palestina akan memilih secara langsung anggota parlemen dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pengumuman ini disampaikan Abbas dalam pidato televisinya dari markas kepresidenan di Ramallah pada hari Sabtu (31/1/2026). Keputusan ini dipandang sebagai upaya besar untuk mereformasi institusi politik Palestina di tengah krisis legitimasi yang berkepanjangan. PNC selama ini dianggap sebagai badan tertinggi yang mewakili rakyat Palestina, baik di wilayah pendudukan maupun di pengasingan. Namun, selama puluhan tahun, anggota badan ini tidak pernah dipilih secara demokratis, melainkan melalui penunjukan oleh berbagai faksi politik di bawah payung PLO.
“Kami ingin memperbarui legitimasi institusi kami dan memberikan suara kembali kepada rakyat Palestina di mana pun mereka berada,” ujar Abbas dalam pidatonya. Langkah ini menyusul runtuhnya kekuasaan Hamas di Jalur Gaza, yang secara efektif mengakhiri perpecahan internal yang telah berlangsung selama 19 tahun antara faksi Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.
Ultimatum Pelucutan Senjata Hamas
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump akan memberikan ultimatum selama dua bulan kepada Hamas untuk melakukan pelucutan senjata secara total. Ultimatum ini menjadi bagian dari strategi “tekanan maksimum” yang diusung pemerintahan Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dengan syarat-syarat yang menguntungkan posisi keamanan Israel.
“Dewan Perdamaian akan mengeluarkan ultimatum dua bulan kepada Hamas untuk melucuti senjata,” kata Smotrich, seperti yang diberitakan Anadolu. Tidak ada komentar langsung dari Dewan Perdamaian Trump tentang pernyataan Smotrich. Menteri ekstremis itu mengatakan bahwa tentara Israel menguasai lebih dari separuh Jalur Gaza “dan menguasai segalanya”.
“Fase kedua (gencatan senjata) adalah untuk perlucutan senjata. Sangat disayangkan kita tidak memulainya tiga bulan lalu,” ungkapnya. Meskipun pengumuman ini disambut baik oleh kubu sayap kanan Israel, para pengamat internasional meragukan Hamas akan menerima ultimatum tersebut.
Hingga saat ini, Hamas secara konsisten menolak tuntutan untuk menyerahkan senjata tanpa adanya jaminan negara Palestina yang berdaulat dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan. Eskalasi retorika ini diprediksi akan meningkatkan ketegangan di lapangan, mengingat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga terus meningkatkan intensitas operasinya di Gaza utara dan pusat.
Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 71.000 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 orang dalam serangan brutal sejak Oktober 2023 yang membuat Gaza hancur lebur.
