Program Ambulans Gratis di Parigi Moutong Harus Berjalan Tanpa Biaya
Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arnold, menegaskan bahwa program ambulans gratis yang menjadi kebijakan Bupati harus dijalankan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas.
Arnold menekankan bahwa program tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai opsi tambahan, melainkan prioritas utama. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan harus dilaksanakan secara jelas dan transparan.
“Ini saya tegaskan atas nama Fraksi Perindo, soal ambulans gratis ini tidak ada tawar-menawar, karena itu sudah menjadi program pak bupati,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika dalam beberapa bulan ke depan program tersebut tidak berjalan dengan baik, pihaknya akan mengusulkan evaluasi terhadap kepala puskesmas. Menurut Arnold, hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau kemudian itu tidak clear sampai beberapa bulan ke depan, maka saya termasuk salah satu yang mengusulkan pergantian kepala puskesmas. Ini secara politik,” kata Arnold.
Anggaran untuk Ambulans Gratis Sudah Disiapkan
Arnold mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp1 miliar telah dialokasikan untuk operasional ambulans, termasuk pengangkutan pasien maupun jenazah. Ia menilai bahwa jika anggaran tersebut memang tersedia, tidak ada alasan lagi bagi puskesmas untuk meminta biaya tambahan kepada masyarakat.
“Kalau memang uangnya sudah ada, kenapa masih ribut soal biaya ambulans dan masyarakat masih diminta bayar,” ujarnya.
Untuk memastikan keberadaan anggaran tersebut, Arnold meminta Dinas Kesehatan melakukan pengecekan ulang dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, ia juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan verifikasi ulang terkait alokasi dana tersebut.
“Kalau keliru, berarti penyampaian sebelumnya juga keliru. Tapi setahu saya anggarannya lebih dari Rp1 miliar untuk mendanai layanan ambulans itu,” tegasnya.
Masalah Anggaran Tetap Muncul di Beberapa Puskesmas
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, turut menyampaikan bahwa dalam rapat pembahasan anggaran sekitar Desember 2025 hingga Januari 2026, Komisi IV sudah menerima informasi bahwa dana untuk program ambulans gratis telah disiapkan. Ia menjelaskan bahwa untuk tahun 2026, anggaran sebesar Rp1 miliar lebih telah tersedia.
Namun, ia mengaku heran karena dalam pembahasan RDP masih ditemukan persoalan biaya ambulans di sejumlah puskesmas. Menurut Sutoyo, masalah ini perlu diverifikasi kembali agar program ambulans gratis benar-benar berjalan sesuai kebijakan pemerintah daerah dan tidak membebani masyarakat.
“Makanya tadi saya menanyakan beberapa masalah di puskesmas. Ternyata masih ada soal dana talangan, padahal kita sudah siapkan anggarannya,” katanya.
Langkah Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
Dalam rangka memastikan keberlanjutan program ambulans gratis, Arnold dan Sutoyo menyarankan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dana dan memastikan bahwa semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan ambulans secara gratis.
Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:
- Pemeriksaan ulang anggaran oleh Dinas Kesehatan dan BPKAD.
- Verifikasi langsung ke puskesmas-puskesmas untuk memastikan tidak ada pungutan biaya.
- Penyusunan rekomendasi evaluasi atau perubahan struktur manajemen jika diperlukan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program ambulans gratis dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
