Konflik Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung
Pada tahun 2025, hubungan antara Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin sempat menjadi perhatian publik. Isu-isu konflik antara keduanya mulai muncul setelah wakil bupati mengkritik kepemimpinan Bupati Gatut. Salah satu isu yang disampaikan adalah dugaan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Bupati Gatut dalam perekrutan atau penempatan pegawai di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Ahmad Baharudin menilai bahwa kepemimpinan Bupati Gatut tidak harmonis. Ia bahkan menyebut bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Dalam wawancara yang dirilis, Ahmad menyatakan bahwa Bupati Gatut cenderung arogan, dengan memaksakan keputusan tanpa melibatkan wakilnya dalam diskusi. Selain itu, ia juga mengeluh tentang adanya sistem satu pintu yang membuat wakil bupati sulit memberi masukan.
Reaksi Wakil Bupati Setelah OTT KPK
Pada Jumat (10/4/2026), Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Bupati, sebanyak 12 pejabat dari lingkungan Pemkab Tulungagung juga diamankan untuk diperiksa.
Setelah kejadian tersebut, Wakil Bupati Ahmad Baharudin sempat diwawancarai oleh wartawan. Dalam video yang diunggah oleh akun @kacamata_tulungagung, Sabtu (11/4/2026), Ahmad tampak tidak ingin berkomentar terkait OTT KPK yang menyeret Bupati Gatut. Ia hanya tersenyum sambil mengangkat tangan dan berjalan menjauh setelah mendengar pertanyaan soal kasus tersebut.
Penjelasan Ahmad Baharudin Mengenai Aib Bupati
Sebelum OTT KPK terjadi, Ahmad Baharudin pernah secara blak-blakan membuka aib Bupati Gatut Sunu. Dalam wawancara yang dirilis, ia menyebut bahwa Bupati Gatut sering kali tidak melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Ia juga menyinggung dugaan nepotisme dalam penempatan personel di lingkungan pemerintahan.
Ahmad Baharudin menyatakan bahwa ia hanya ingin bisa memberi masukan, bukan meminta kewenangan. Namun, menurutnya, Bupati Gatut lebih memilih mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan wakilnya. Hal ini membuatnya merasa tidak dihargai sebagai wakil bupati.
Bupati Gatut Sunu Wibowo merespons kritikan dari Wakilnya. Ia mengaku menghormati semua pendapat yang disampaikan oleh Ahmad Baharudin. Menurutnya, kritikan itu bisa diterima sebagai bagian dari proses demokratisasi. Namun, ia menolak tudingan nepotisme yang disampaikan oleh Wakilnya, menganggapnya sebagai asumsi belaka.
Latar Belakang Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Gatut Sunu dan Ahmad Baharudin merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan PKS pada Pilkada 2024 lalu. Mereka berhasil meraih 297.882 suara atau 50,72 persen, sehingga terpilih memimpin Kabupaten Tulungagung periode 2025–2030. Mereka resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara keduanya terlihat semakin tidak harmonis. Isu-isu konflik terus muncul, terutama terkait cara kepemimpinan Bupati Gatut dan peran Wakil Bupati Ahmad Baharudin dalam pemerintahan.
Peran Wakil Bupati dalam Pemerintahan
Menurut Ahmad Baharudin, seharusnya ada ruang diskusi antara bupati dan wakil bupati sebelum membuat keputusan. Namun, menurutnya, Bupati Gatut cenderung mempertahankan otoritas penuh, tanpa membagi kewenangan. Hal ini membuatnya merasa tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting.
Dalam wawancara tersebut, Ahmad Baharudin juga menyebut bahwa Bupati Gatut memiliki sifat yang cenderung satu arah. Ia mengatakan bahwa semua orang harus mengikuti apa yang diputuskan oleh bupati, tanpa dialog atau diskusi. Ini membuatnya merasa tidak dihargai sebagai wakil bupati.
