Penjelasan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Mengenai Aktivitas Pengangkutan RDF Rorotan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait aktivitas pengangkutan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang terjadi pada malam hari. DLH menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah peningkatan kapasitas produksi sampah, melainkan bagian dari operasional logistik fasilitas pengolahan sampah tersebut.
“Pengangkutan RDF, termasuk pada malam hari, merupakan bagian dari kegiatan pendukung seperti pengiriman produk ke pabrik semen, pengangkutan residu, dan pembersihan area proses,” jelas Humas DLH, Yogi Ikhwan.
Yogi menjelaskan bahwa RDF Rorotan mulai beroperasi secara bertahap sejak akhir Desember 2025 dengan kapasitas terbatas. Awalnya, kapasitas produksi mencapai 200 ton per hari, kemudian naik menjadi 400 ton dan 600 ton per hari. Namun, kapasitas penuh sebesar 2.500 ton per hari belum diterapkan.
Permasalahan Alat Pemantau Kualitas Udara
Mengenai kekhawatiran warga soal alat pemantau kualitas udara yang tidak berfungsi sejak 9 Januari, Yogi menegaskan bahwa tidak ada pemadaman alat. Saat ini, yang dilakukan adalah uji kolokasi, yaitu proses kalibrasi dan validasi lapangan untuk memastikan data SPKU akurat dan presisi sebelum ditafsirkan lebih lanjut.
Proses kolokasi diperlukan karena fenomena kebauan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk konsentrasi senyawa kimia, kondisi meteorologi, serta persepsi manusia. SPKU kebauan berfungsi sebagai sistem pemantauan dini dan alat membaca pola serta tren kualitas udara, bukan penentu kepatuhan baku mutu absolut.
Sejak akhir Desember 2025, DLH telah memasang delapan unit SPKU di sekitar RDF Rorotan yang memantau parameter kebauan seperti amoniak, hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida, dan stirena. “SPKU ini merupakan yang pertama di Indonesia yang dilengkapi sensor pengukur kebauan ambien,” kata Yogi.
Hasil Pemantauan Tervalidasi Segera Dipublikasikan
Pengambilan sampel kebauan ambien telah dilakukan pada 18–21 Januari 2026 dan sedang diuji di laboratorium terakreditasi. Waktu pengujian hingga 14 hari kerja, dilanjutkan analisis komparasi data SPKU selama sekitar 5 hari kerja. Setelah proses ini selesai, data pemantauan akan ditampilkan dengan akurasi dan presisi yang lebih baik.
“Uji kolokasi dilakukan untuk menghindari kesimpulan prematur yang berpotensi menimbulkan misinterpretasi di ruang publik,” jelas Yogi. Ia menambahkan bahwa bau di wilayah pesisir, seperti RDF Rorotan, dipengaruhi kombinasi sumber darat dan latar belakang alami, terutama intensitas bau pada malam hari.
Keluhan Warga Terhadap Aktivitas RDF
Sebelumnya, aktivitas di RDF menurut warga masih terlihat tadi malam Sabtu (24/1/2026). Malam sebelumnya juga warga ramai-ramai datang ke lokasi. “Tapi tidak ada penjelasan yang jelas. Katanya pabrik tidak beroperasi, tapi karyawannya tetap datang. Itu jadi tanda tanya besar,” ujar Hamas (23), warga Karang Tengah, Bekasi.
Ia menyebut alat pemantau kualitas udara tidak berfungsi sejak 9 Januari, tepat setelah terdeteksi polusi RDF yang tinggi. “Kalau dihitung, dari tanggal 8 sampai 25 Januari, alat ukur itu tidak aktif. Ini membuat warga berasumsi RDF sudah beroperasi penuh,” kata Hamas.
Hamas menuturkan, aktivitas RDF terlihat meski warga sebelumnya diberitahu pabrik tidak beroperasi. “Bau semakin menyengat, membuat pusing, mual, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan sudah masuk ke dalam rumah, termasuk kamar tidur,” kata Hamas.
Pada Rabu (7/1/2026) pukul 20.50 WIB, panel digital menunjukkan kadar hidrogen sulfida (H₂S) sebesar 0.000 PPM, metil merkaptan (CH₃S) sebesar 0.141 PPM, dan dimetil sulfida (C₂H₅S) sebesar 0.139 PPM. Memasuki Kamis (8/1/2026) pukul 20.13 WIB, parameter yang ditampilkan berubah menjadi amonia (NH₃) sebesar 0.4 PPM, sementara kadar metil merkaptan naik menjadi 0.147 PPM dan dimetil sulfida meningkat menjadi 0.144 PPM. Terakhir Jumat (9/1/2026) pukul 17.47 WIB, alat tersebut tidak lagi menampilkan angka parameter gas, melainkan menunjukkan pesan status bahwa peralatan sedang dalam proses kolokasi dalam rangka meningkatkan performa alat.
Warga mengeluhkan minimnya sosialisasi terkait proses kolokasi alat. “Kami tidak paham maksud ‘kolokasi’. Padahal aktivitas RDF terlihat, tapi tidak ada penjelasan jelas,” kata Hamas.
