radaryogya.com – JAKARTA – Warga Transportasi Indonesia ( MTI ) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas kemudian Angkutan Jalan (UULLAJ) harus menjadi kesempatan perbaikan sistem transportasi darat secara menyeluruh.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro menegaskan inovasi UU ini harus menjadi tonggak perbaikan sistem transportasi yang lebih lanjut sistematis, bukanlah sekadar pembagian tugas lalu kewenangan antar-lembaga.
“Kami mengupayakan revisi UU ini agar menjadi landasan kebijakan yang mana lebih tinggi komprehensif pada perbaikan sektor transportasi darat. Regulasi ini tiada boleh cuma berfokus pada operasional tugas dan juga fungsi kelembagaan semata, tetapi harus meyakinkan bahwa sistem transportasi kita lebih tinggi terstruktur, efisien, dan juga berorientasi pada keselamatan dan juga layanan masyarakat yang mana lebih tinggi baik,” ujar beliau di pernyataan tertulis, Kamis (6/3/2025).
Pihaknya menyoroti dua hambatan utama yang mana mendesak, antara lain darurat keselamatan jalan juga lemahnya komitmen pemerintah pada pengelolaan angkutan jalan, jelas MTI dihadapan Komisi V DPR RI di masukan terkait penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) tentang Lalu Lintas lalu Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, penyelesaian Over Dimension Over Load (ODOL) harus dengan pendekatan supply chain yang dimaksud jelas.
Sekretaris Jenderal MTI Haris Muhammadun menegaskan, persoalan kendaraan ODOL yang digunakan hingga pada masa kini masih menjadi ancaman penting bagi keselamatan di tempat jalan.
“Kasus ODOL tak sanggup diselesaikan cuma dengan penegakan hukum pada jalan. Diperlukan pendekatan supply chain yang tersebut jelas, dengan pengaturan sistem kemudian kapasitas simpul rute angkutan barang yang tersebut memadai. otoritas harus menegaskan bahwa moda angkutan yang dimaksud digunakan sesuai dengan karakteristik komoditas yang tersebut diangkut, sehingga kapasitas beban sanggup terdistribusi secara optimal,” lanjut Haris.
Transformasi untuk Perbaikan Angkutan Umum
Sementara, Wakil Ketua Umum MTI, Djoko Setijowarno, menyoroti pentingnya metamorfosis kelembagaan di penyelenggaraan angkutan umum, termasuk transportasi berbasis program seperti ojek online (ojol).
“Perbaikan angkutan umum membutuhkan reformasi kelembagaan, baik pada sisi regulator maupun operator. Ojek online sebagai bagian dari sistem transportasi perlu diatur dengan jelas agar dapat mengupayakan keselamatan dan juga efisiensi keseluruhan sistem angkutan umum,” ujar Djoko.
Djoko juga mengusulkan mandatory angkutan umum mengingat peran kemudian kegunaan angkutan umum membantu tercapainya Indonesia Emas 2045. Ditambahkannya keberadaan angkutan umum tdk sekedar mengatasi kemacetan, polusi udara, namun lebih banyak dari itu. Bahkan, sanggup membantu terwujudnya peningkatan perekonomian 8%. Angkutan umum yang digunakan dimaksud untuk mengakibatkan penumpang lalu barang (logistik).
MTI berharap bahwa revisi UU LLAJ kali ini benar-benar menjadi terobosan untuk merancang sistem transportasi darat yang dimaksud lebih tinggi aman, tertib, juga berkelanjutan. Regulasi yang digunakan kuat serta kebijakan yang digunakan tepat akan menjadi kunci di meyakinkan keselamatan rakyat dan juga efisiensi sistem transportasi nasional.
