radaryogya.com – JAKARTA – Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, masih melakukan penghitungan secara menyeluruh mengenai kerugian negara melawan tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah juga hasil kilang pada PT Pertamina, subholding, juga KKKS 2018-2023.
“Soal kerugian. Nah, di area beberapa media kita komunikasikan yang digunakan dihitung sementara, kemarin yang telah disampaikan di dalam rilis, itu Rp193,7 triliun. Itu tahun 2023. Makanya kita sampaikan, secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa jadi dihitung, berarti kemungkinan lebih,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Menurut Harli, pihaknya akan segera bekerja sebanding dengan ahli untuk menghitung kerugian yang dimaksud timbul akibat dugaan perkara korupsi tersebut. Terlebih, terdapat sebagian komponen yang digunakan harus diperhitungkan berkaitan perkara itu.
“Ini perkiraan antara penyidik dengan ahli sementara, Rp193,7 triliun itu ada beberapa komponen. Kemarin sudah ada disampaikan kan, setidaknya ada lima komponen itu,” tuturnya.
Komponen tersebut, kata dia, mulai dari kompensasi hingga subsidi, lalu apakah komponen yang disebutkan berlangsung dalam semua tahun atau tahun tertentu belaka selama kurun waktu 2018-2023. Hal itu dijalankan agar tak terjadi salah tafsir, khususnya dalam kalangan masyarakat.
“Soal menghitung kerugian itu nanti kalau sanggup di-trace pada 2018-2023, ini kan baru kompensasi 2023, aturan kompensasinya nanti mau kita cek. Ada gak di area 2018, 2019, kalau gak ada berarti kan pada 2018 tidak kerugian dong, sebab gak ada,” jelasnya.
“Sama dengan subsidi. Apakah setiap tahun subsidinya ada, apakah besarannya sama, dikarenakan itu sangat tergantung dengan besaran atau nilai impor yang tersebut dilaksanakan terhadap minyak itu. Jadi pembebanan kompensasi serta subsidi itu sangat tergantung dengan impor itu,” kata Harli lagi.
