radaryogya.com – JAKARTA – Menteri ESDM periode 2014-2016, Sudirman Said mengungkap pengumuman terkait persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah serta komoditas kilang PT Pertamina (Persero). Menurutnya, Pertamina berani melakukan dugaan korupsi itu lantaran ada pihak yang tersebut melindungi.
“Yang tambahan penting adalah tidak ada kemungkinan besar teman-teman pada Pertamina itu berani melakukan itu tanpa pengamanan kebijakan pemerintah dari para pihak yang punya kekuasaan,” kata Said pada acara Rakyat Bersuara di tempat iNews TV, Kamis (27/2/2025).
Dia mengaku mendengar istilah terkini, perihal fenomena pergantian mafia baru tapi dengan praktik culas yang dimaksud sama.
“Sekarang ada istilah game-nya sama, pemainnya berbeda, gitu ya. Tapi memang sebenarnya saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas kelihatan ragu-ragu di area sedang jalan itu, hampir belaka dibatalkan, juga apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia saya tak tahu,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Sudirman Said juga menceritakan ketika Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjabat sebagai presiden menanyakan kepadanya cara memberantas para mafia migas. Dia mengatakan pemberantasan mafia ini bukanlah sekadar permalasahan teknis.
“Pertemuan saya dengan presiden adalah 26 Oktober 2014, secara eksplisit mengatakan, presiden menyatakan ‘bagaimana tindakan mengatasi mafia’ lalu saya katakan untuk beliau, pak presiden urusan mafia juga energi ini bukanlah urusan teknis tapi urusan pemimpin negara. Saya sengaja mengungkapkan begitu,” ujarnya.
Ucapannya pun terbukti ketika menjabat sebagai menteri serta melakukan penindakan terhadap para mafia ini, ada semata pihak-pihak yang tersebut mencoba mencari perlindungan. Namun kata ia upaya dari para mafia ini gagal.
“Karena nanti begitu ditertibkan pasti para pihak itu akan datang terhadap presiden juga meminta-minta semacam pemeliharaan lalu itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir belaka kejadian mengajukan permohonan untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu akibat memang benar desakan dari para pihak itu sangat kuat,” pungkasnya.
