radaryogya.com – JAKARTA – Komisi Yudisial ( KY ) mengungkap besaran anggaran yang mana dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung ( MA ). Hal ini dikatakan Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata pada waktu menanggapi pertanyaan awak media ketika dikonfirmasi besaran anggaran lembaganya menjalankan proses seleksi tersebut.
Diketahui, imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk tidak ada melaksanakan seleksi 16 calon Hakim Agung dan juga 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran yang dimaksud tentu sangat bergantung dari jumlah total permintaan yang digunakan disampaikan terhadap KY.
“Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung kemudian calon Ad Hoc. Kalau memang sebenarnya standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi lantaran total ini juga akan mempengaruhi besarannya,” kata Mukti di konferensi pers KY yang digunakan diadakan secara daring, Hari Jumat (7/2/2025).
Kendati demikian, beliau mengaku tiada mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada banyak hal yang dimaksud mempengaruhi anggaran yang cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
“Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk oleh sebab itu pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang dimaksud lebih,” ujarnya.
KY Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji Pegawai
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjamin tidaklah ada pemotongan pendapatan pegawai meskipun lembaganya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia menyebut, efisiensi anggaran KY sebesar 54 persen dari total pagu anggaran 2025.
“Khusus untuk gaji, kita coba tiada akan, belum mengupayakan adanya pemotongan gaji. Jadi kita lakukan efisiensi di area poin-poin anggaran yang mana lain,” kata Mukti.
Efisiensi anggaran itu, kata dia, akan diadakan beberapa hal yang tersebut berkaitan dengan kelembagaan KY baik dalam pusat, maupun kantor perwakilan KY di dalam daerah. Namun, ia belum membeberkan terkait peruntukan apa belaka yang digunakan akan diefisiensikan.
“Jadi pada internal pusat administrasi maupun apa, kita akan sesuaikan semuanya, kita lakukan efisiensi pada kantor KY Pusat maupun daerah. Dan kita sedang kaji terus mengenai prioritas pengaplikasian anggaran yang digunakan diefisiensikan tadi,” pungkasnya.
