radaryogya.com – JAKARTA – Kapuskenkum Kejagung Harli Siregar membeberkan, awal mula penyelidikan kemudian penyidikan persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk-produk kilang pada PT Pertamina, subholding, kemudian KKKS periode 2018-2023.
“Kita kan setiap saat melakukan pengamatan, penggambaran, bahkan surveillance ya terhadap isu-isu yang tersebut ada dalam masyarakat. Termasuk kenaikan-kenaikan tarif BBM, sejenis seperti kasus-kasus lain. Nah, itu dikaji tuh,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, awal mula tindakan hukum itu diselidiki dan juga disidik berdasarkan insiden yang dimaksud terjadi pada masyarakat, khususnya berkaitan BBM. Mulai dari kenaikan biaya BBM hingga kualitas BBM yang tak bagus, semua informasi itu dikumpulkan kemudian dijalankan pengkajian.
“Nah, lalu dihubungkan dengan katakan misalnya mengenai yang itu tadi, yang dimaksud informasi terkait tentang dalam rakyat ada, apa namanya itu, Tingkat jelek, misalnya. Nah, itu kita kumpulin. Nah, kenapa sih? Kenapa harus jelek? Dimana ini? Nah, itu yang mana kita trace,” tuturnya.
Informasi tentang perkembangan yang dimaksud terjadi di tempat masyarakat, kata dia, berasal dari berbagai sumber, termasuk dari media hingga laporan. Pascadilakukan telaah, analisis, hingga pengkajian, dimulailah penyelidikan ketika dipastikan kebenarannya.
“Nah, kalau wilayah-wilayah kan kita kan bisa saja dari berbagai sumber. Ada dari media, ada dari laporan, apa namanya, dari di area daerah. Kan tadi pertanyaannya kan awal, nah awalnya itu kita masuknya dari situ, lalu dibuat telaahannya, kemudian dijalankan penyelidikan. Nah, misalnya penyelidikannya ini kan di area sebelum Oktober 2024. Iya dong,” jelasnya.
“Tapi peristiwa-peristiwa jelek ini kan telah terjadi waktu Covid juga. Jadi informasi itu ya dikumpulin. Misalnya ada informasi, eh importasi minyak itu nggak benar. Nggak benarnya itu seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan kejadian yang dimaksud ada di dalam penduduk yang digunakan dulu itu? Kayak itu. Itu lah fungsi APH. Ada yang mana mentah, ada yang dimaksud setengah matang, ada yang tersebut matang,” beber Harli lagi.
Dia mengungkap, informasi tentang isu BBM dengan kualitas jelek hingga ada permainan persoalan impor minyak dimaksud juga sudah ada sejak masa pandemi wabah Covid-19 lalu. Semua informasi itu pun diperkuat dengan argumentasi hingga akhirnya Kejagung masuk di penyelidikan tindakan hukum tersebut.
“Informasinya itu yang tersebut diolah. Ya pastilah ada informasi yang digunakan misalnya itu ada permainan tuh di area persoalan import minyak mentah misalnya. Lalu setelahnya dikaji, oh iya ya, kenapa dulu ada informasi perihal kualitas jelek? Apakah ada kaitannya, misalnya terjadi 2019 waktu Covid,” paparnya.
“Nah, sementara penyelidikannya kan sudah ada di area 2024. Tapi peristiwa-peristiwa itu dijadikan merangkai, menguatkan argumentasi kita untuk masuk,” kata Harli lagi.
