radaryogya.com – JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk memperkuat keberlanjutan bidang otomotif di tempat sedang tantangan berat yang tersebut diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang meningkatkan biaya kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total pelanggan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih lanjut rendah dibandingkan tren lingkungan ekonomi yang mana selama satu dekade terakhir stagnan di dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), dan juga bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang digunakan meningkatkan biaya kendaraan.
Selain itu, jumlah keseluruhan kelas menengah yang digunakan menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah total kelas menengah pada Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun bilangan ini merosot menjadi hanya sekali 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang dimaksud berdampak segera pada jualan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, serta Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, juga BBNKB yang tersebut menyebabkan biaya kendaraan semakin mahal di area bursa domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya dalam Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Mendampingi Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, di area antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, serta mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB berbentuk penundaan atau keringanan, yang mana diharapkan dapat menekan kenaikan nilai tukar kendaraan pada pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah dilakukan menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB untuk menggalang sektor otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional dan juga menjaga daya saingnya dalam bursa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi jualan yang kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan pangsa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang digunakan sudah pernah berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian penting sebab partisipasi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur serta menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja pada seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah terjadi merilis diskon pajak pelanggan berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot pemasaran mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai tukar pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan masih lesu akibat daya beli warga yang digunakan menurun.
