Irman Gusman Bongkar Peran Ginandjar Kartasasmita

Peran Ginandjar Kartasasmita dalam Pembangunan Indonesia

Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan apresiasi terhadap peran dan kontribusi Ginandjar Kartasasmita sebagai tokoh bangsa yang memiliki kiprah panjang dalam berbagai fase penting pembangunan Indonesia. Menurutnya, Ginandjar adalah contoh teladan dalam reformasi kelembagaan dan penguatan peran daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Pernyataan ini disampaikan Irman saat memberikan testimoni dalam peluncuran buku biografi Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan Hidup, dan Pemikiran, di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Acara tersebut juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-85 Ketua DPD RI pertama tersebut.

Buku ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Ginandjar, yang dikenal sebagai tokoh bangsa dalam pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta penguatan kelembagaan negara. Dalam acara tersebut, Ginandjar menerima buku pertama yang diluncurkan, kemudian diikuti oleh sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan A. Djalil, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Irman menilai karya biografi ini sebagai dokumentasi penting perjalanan pengabdian seorang tokoh bangsa dan warisan positif bagi generasi muda Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pak Ginandjar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, pembangunan, dan penguatan kelembagaan negara. “Beliau bukan hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga warisan pemikiran yang tetap relevan bagi generasi hari ini,” ujarnya dalam siaran pers.

Hubungan yang Berlangsung Sejak Prareformasi

Kedekatan Irman dan Ginandjar telah terjalin sejak lebih dari tiga dekade lalu, ketika Irman masih aktif sebagai pengusaha muda sebelum terjun ke panggung politik nasional. Hubungan keduanya semakin intens pada 1996 saat mereka berada dalam satu panel diskusi bersama sejumlah tokoh nasional, antara lain Jusuf Kalla dan Hamzah Haz.

Relasi ini berlanjut pasca-reformasi. Pada 1999, keduanya kembali bertemu dalam proses pembentukan representasi daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada masa itu, Ginandjar menjadi anggota MPR dari unsur utusan daerah mewakili Jawa Barat, sementara Irman mewakili Sumatera Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya, Ginandjar dipercaya sebagai salah satu pimpinan MPR dari Fraksi Golkar, sedangkan Irman berperan sebagai wakil ketua Fraksi Utusan Daerah. Fase tersebut berlangsung bersamaan dengan proses amandemen UUD 1945 yang mengubah struktur ketatanegaraan, termasuk lahirnya Dewan Perwakilan Daerah.

“Pada masa inilah merupakan fase penting dalam transformasi ketatanegaraan kita. Pak Ginandjar termasuk tokoh kunci yang ikut mengawal arah perubahan kelembagaan, terutama dalam memperkuat representasi daerah dalam sistem politik nasional,” ujar Irman.

Meletakkan Fondasi DPD RI

Kebersamaan keduanya berlanjut pada 2004 ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk melalui pemilu langsung. Ginandjar terpilih sebagai Ketua DPD RI pertama, sementara Irman menjadi Wakil Ketua. Kepemimpinan tersebut menjadi tonggak penting dalam fase awal pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru.

Menurut Irman, periode ini tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merumuskan arah kelembagaan, tata kerja, dan posisi representasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Di bawah kepemimpinan Pak Ginandjar, DPD RI mulai membangun fondasi kelembagaan, tata kerja, serta memperkuat peran daerah dalam memperjuangkan kepentingan regional di tingkat pusat.

“Kami bersama-sama merintis agar DPD menjadi rumah besar bagi aspirasi daerah,” ungkap Irman. Fondasi tersebut berlanjut pada 2009 ketika Irman dipercaya menjadi Ketua DPD RI menggantikan Ginandjar. Kesinambungan kepemimpinan keduanya menjadi fase penting dalam penguatan peran DPD sehingga lebih maju, sehingga perannya semakin dikenal publik, sekaligus lebih kuat dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan daerah.