JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menekankan pentingnya evaluasi anggaran pemerintah dalam rangka menjaga efisiensi fiskal sekaligus mengurangi risiko defisit yang meluas serta utang negara. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara selektif, dengan memangkas pos-pos tertentu tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.
Evaluasi Anggaran untuk Efisiensi Fiskal
JK menyoroti bahwa pemerintah perlu cermat dalam mengkaji struktur defisit agar tidak melebar. Ia menyebut komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan batas defisit APBN di kisaran 3%. Namun, hal ini berarti pengeluaran negara harus disesuaikan.
Meskipun tidak merinci pos-pos mana yang harus dipangkas, JK menegaskan bahwa sejumlah sektor strategis tetap harus dipertahankan. “Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan mengurangi kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat luas, termasuk pembangunan jangka panjang. “Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dan pendidikan di masa depan, karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa katakanlah dikurangi, ditunda, dan sebagainya,” tambahnya.
Pengurangan Subsidi sebagai Strategi
Selain efisiensi belanja, JK juga menyoroti perlunya kebijakan pengurangan subsidi sebagai bagian dari strategi menekan defisit anggaran. Menurutnya, langkah tersebut lazim dilakukan berbagai negara, meskipun berdampak pada kenaikan harga.
“Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara,” ujar JK.
Dia menilai harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan menghambat upaya penghematan. “Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang cenderung untuk tidak berhemat. Di jalan akan macet karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus,” kata JK.
Meskipun demikian, JK mengakui bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan penolakan publik. Namun dia menilai langkah tersebut tetap diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal negara.
Dampak Sosial dan Pola Konsumsi
JK juga menyoroti bahwa konsumsi bahan bakar terbesar justru berasal dari kelompok masyarakat pengguna kendaraan pribadi, yang secara ekonomi relatif lebih mampu. “Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20% – 30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur,” kata JK.
Dia pun mengaitkan isu penghematan energi dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif jika tidak diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat.
“Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from home itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, Anda bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ah maka itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan,” tutur JK.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pembatasan penggunaan BBM diiringi dengan peningkatan penggunaan transportasi umum, dibandingkan sekadar membatasi aktivitas melalui WFH.
Transparansi Kebijakan
Terkait dengan potensi resistensi masyarakat, JK menilai kunci keberhasilan kebijakan terletak pada komunikasi yang transparan dan jelas dari pemerintah. “Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima.”
Dia juga mencontohkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dulu menyesuaikan harga energi tanpa gejolak berarti. “Tidak ada demo apa-apa karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini.”
