Fokus Pemprov NTB pada Revitalisasi dan Restrukturisasi BUMD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mempercepat proses revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuan utama dari langkah ini adalah meningkatkan kinerja, profesionalisme manajemen, serta kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Dengan inisiatif ini, diharapkan BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Beberapa langkah strategis telah diambil oleh Pemprov NTB untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut tiga pilar utama transformasi BUMD di NTB:
-
Penguatan Profesionalisme Melalui Pansel Terbuka
Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk pengisian jajaran manajemen BUMD. Proses ini dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi guna menjamin penerapan Good Corporate Governance (GCG). Salah satu contohnya adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang baru-baru ini menjalani proses seleksi manajemen. -
Konversi BPR ke Sistem Syariah
Pemprov NTB tengah memproses konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPR Syariah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB. Proses konversi ini ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi NTB. Peluncuran BPR Syariah sendiri diproyeksikan menjadi kado pada HUT NTB ke-68 (Desember 2026) mendatang. -
Pembentukan Holding ‘NTB Kapital’
Untuk mengonsolidasi aset dan lini bisnis BUMD non-keuangan, Pemprov NTB akan membentuk holding NTB Kapital sebagai induk perusahaan. Saat ini, rencana tersebut sedang dalam tahap Kajian Manajemen Perubahan Struktur (MPS) oleh konsultan, termasuk penyusunan Naskah Akademik. Dengan adanya holding ini, diharapkan efisiensi operasional BUMD meningkat hingga 15-20% melalui integrasi aset dan manajemen satu pintu.
Upaya Meningkatkan Kontribusi BUMD pada Ekonomi Daerah
Selain perbaikan internal, BUMD sektor keuangan diinstruksikan untuk mengalihkan fokus pada pembiayaan produktif dengan porsi minimal 30 persen. Hal ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku UMKM di NTB agar lebih mandiri dan berdaya saing. Indikator keberhasilan BUMD adalah profesionalisme manajemen. Jika manajemennya profesional, maka GCG akan tercipta dengan sendirinya. Output akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran.
UMKM ini sendiri berfokus pada peningkatan porsi kredit produktif minimal 30%. Tujuannya adalah menekan ketergantungan masyarakat pada pembiayaan non-formal/ilegal (rentenir).
Visi Masa Depan Ekonomi NTB
Dengan restu Gubernur dan dukungan berbagai pihak, transformasi ini diharapkan membawa wajah baru bagi ekonomi NTB yang lebih inklusif, mandiri, dan berbasis syariah. Dalam hal ini, Pemprov NTB juga menyadari bahwa BUMD harus mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat, baik melalui layanan keuangan yang lebih baik maupun program-program yang berorientasi pada kesejahteraan.
