Kekurangan dalam Sistem Jaring Pengaman Sosial
Tragedi kematian seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu kembali pertanyaan penting tentang kegagalan sistem jaring pengaman sosial negara. Kasus ini bukan hanya sekadar duka bagi satu keluarga, tetapi menjadi cermin dari retaknya sistem pendataan kemiskinan, bantuan sosial, dan kebijakan pendidikan yang seharusnya hadir untuk melindungi anak-anak rentan.
Ketika seorang anak harus menghadapi tekanan psikologis akibat keterbatasan ekonomi keluarga, negara patut bertanya: di mana sistem tersebut bekerja, dan di mana program yang seharusnya diperhatikan?
Peran Komisi VIII DPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti pentingnya penerapan program Sekolah Rakyat secara tepat sasaran kepada anak dari keluarga yang membutuhkan. Ia juga mendesak penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial lainnya untuk turun langsung dan mendeteksi dini kerentanan dalam keluarga, termasuk tekanan psikologis pada anak.
“Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput,” ujar Singgih di Jakarta, Rabu. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi negara.
Setiap anak Indonesia, kata dia, berhak tumbuh dengan bahagia, mendapat pendidikan yang layak, dan terlindungi dari beban ekonomi yang seharusnya tidak mereka pikul. Tragedi di Ngada adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang,” tambahnya.
Evaluasi Program Sekolah Rakyat
Pernyataan tersebut menempatkan tragedi ini dalam konteks yang lebih luas: kegagalan sistemik, bukan kesalahan individual. Jika keluarga korban memang tergolong tidak mampu, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan: mengapa mereka belum terjangkau bantuan sosial maupun program pendidikan afirmatif seperti Sekolah Rakyat?
Untuk itu, Singgih mengingatkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir. Pemerintah, kata dia, harus berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan dampak setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2026 untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat baru beserta operasionalnya.
Dia pun meminta program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tapi dikonvergensikan dengan program lain seperti Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai (PBNT), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut dia, keluarga miskin penerima manfaat harus dipetakan dengan baik dan mendapatkan paket bantuan yang komprehensif, mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, dan pendampingan keluarga.
“Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif,” kata dia.
Akses Sekolah Rakyat yang Masih Tersendat
Secara kebijakan, akses Sekolah Rakyat sebenarnya telah dibuka cukup lebar. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementerian Sosial, dengan persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Seluruh biaya pendidikan ditanggung negara karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama gratis, dilengkapi kurikulum khusus, pendekatan individual, serta seleksi berlapis berbasis data kemiskinan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikologis dan kesehatan siswa.
Namun kemudahan prosedur dan kelengkapan skema tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika anak dari keluarga miskin ekstrem di Ngada tidak terjangkau. Kasus ini menunjukkan persoalan utama bukan pada ketiadaan program, melainkan pada lemahnya pendataan dan pendekatan aktif negara ke keluarga paling rentan. Ketika pendaftaran bergantung pada inisiatif keluarga dan akses digital, Sekolah Rakyat berisiko tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sehingga negara kembali hadir setelah tragedi terjadi.
Tanggung Jawab Bersama dan Evaluasi Kebijakan
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung bahwa isu kebersihan dan kerapian memiliki keterkaitan dengan semangat kepedulian sosial. Tragedi ini, menurutnya, menjadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.
“Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian, dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan gitu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap keluarga korban sekaligus melakukan evaluasi agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tuturnya.
Mengenai dugaan bahwa keluarga korban tergolong tidak mampu namun belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial, Prasetyo meminta publik menunggu hasil pendalaman dari aparat penegak hukum. Dia menegaskan bahwa penyebab pasti dan motif di balik peristiwa tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.
Namun, terlepas dari hasil penyelidikan hukum, satu pertanyaan publik tetap menggantung, jika Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan, mengapa justru anak ini tak sempat merasakannya? Tragedi di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kebijakan tanpa pendataan yang akurat dan kehadiran nyata di lapangan berisiko datang terlambat. Dan dalam kasus ini, keterlambatan itu dibayar dengan nyawa seorang anak.
