Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Probolinggo memiliki sistem pendidikan yang berbeda dari sekolah umum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang memutuskan untuk keluar dari program tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkot Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa sebagian besar siswa SMP dan SMA di SRT 7 Probolinggo merupakan tulang punggung keluarga. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih untuk mengundurkan diri.
“Beberapa siswa SRT 7 Probolinggo keluar karena masalah-masalah remaja, tetapi akhirnya bisa kami ajak kembali. Jadi, siswa yang masuk bersamaan tidak lulus bersamaan dengan teman-teman sebelumnya,” ujar Madihah di Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo, Kamis (16/4).
Untuk menangani siswa yang keluar, SRT 7 Probolinggo menerapkan sistem Multi Entry Multi Exit. Madihah menyampaikan bahwa siswa yang mengundurkan diri untuk mencari nafkah bagi keluarganya tidak langsung dibujuk kembali bersekolah. Pihak sekolah melakukan pendekatan persuasif, tanpa melibatkan keluarga murid secara langsung.
Secara rinci, Pemkot Probolinggo menggunakan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga untuk mencari orang-orang terdekat murid yang gagal mengikuti program hingga akhir. Setelah itu, Madihah melakukan pendampingan psiko-sosial kepada keluarga murid untuk membimbing sang anak kembali bersekolah.
“Mereka dibimbing sampai nanti satu titik ada murid yang ‘kemunduran diri’ kembali lagi sekolah. Namun ada juga murid yang tidak kembali, salah satunya karena perceraian orang tua,” katanya.
Selain menjadi tulang punggung keluarga, Madihah menjelaskan bahwa alasan pengunduran diri lainnya adalah masalah-masalah remaja. Menurutnya, hal ini wajar karena usia remaja merupakan masa krusial yang cenderung memiliki sifat pemberontak dan bebas.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo memiliki jadwal harian yang padat yang mengatur hampir seluruh kegiatan siswa. Setiap siswa memulai kegiatan pukul 04.00 dan selesai melakukan apel malam pukul 22.00.
Sebelum memulai pembelajaran, seluruh siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo melakukan kegiatan keagamaan mulai pukul 04.15 hingga 06.30. Setelah itu, kegiatan pembelajaran normal berlangsung hingga pukul 15.40, kemudian dilanjutkan dengan belajar pada malam hari oleh Wali Asuh hingga pukul 20.30.
Selain itu, kehadiran setiap siswa akan dicatat dengan pendingin kode bar dalam kartu pengenal setiap siswa oleh guru, Wali Asuh, maupun Wali Asrama. Setiap siswa yang tidak menghadiri jadwal dalam program Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo akan menerima hukuman dalam bentuk tugas keagamaan maupun kebersihan.
“Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo cenderung bebas sebelum menjadi siswa, itu menjadi satu tantangan sendiri juga,” katanya.
Saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan melibatkan 6.849 guru dan tenaga kependidikan. Melalui sekolah-sekolah tersebut, pemerintah memberikan layanan pendidikan gratis kepada 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu.
Para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat, penguatan kompetensi dasar akademik dan kedisiplinan, hingga sistem pesantren atau asrama. Selain itu, siswa memperoleh seragam dan perlengkapan sekolah, makan tiga kali dan dua kali camilan per hari, serta dukungan pembelajaran berbasis digital.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat guna mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 100 Sekolah Rakyat setiap tahun.
