–
Seiring dengan kedatangan sistem perpajakan baru yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, informasi mengenai cara aktivasi akun Coretax pribadi semakin diminati oleh wajib pajak. Sistem Coretax DJP, yang merupakan platform terintegrasi pengganti DJP Online, kini menjadi pusat layanan perpajakan bagi seluruh wajib pajak.
Coretax DJP dapat diakses melalui laman pajak.go.id dan menyediakan berbagai layanan perpajakan dalam satu aplikasi digital, termasuk pendaftaran, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga proses pemeriksaan dan penagihan. Oleh karena itu, memahami cara aktivasi akun Coretax menjadi langkah penting agar akses ke layanan tersebut tidak terganggu.
Mengapa Aktivasi Akun Coretax Harus Dilakukan?
Aktivasi akun Coretax DJP bertindak sebagai pintu masuk utama bagi wajib pajak untuk menggunakan layanan-layanan dalam sistem Coretax. Meskipun sebelumnya wajib pajak telah memiliki akun DJP Online, aktivasi tetap diperlukan karena sistem ini menggunakan kredensial baru, termasuk kata sandi dan sistem keamanan yang berbeda.
Mulai dari pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025, DJP secara resmi menghentikan penggunaan DJP Online. Seluruh pelaporan SPT, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, dilakukan sepenuhnya melalui akun Coretax DJP. Dengan demikian, melakukan aktivasi sejak awal sangat penting untuk menghindari kendala teknis saat masa pelaporan SPT dimulai pada 2026.
Kapan Aktivasi Akun Coretax Harus Dilakukan?
Hingga saat ini, DJP belum menetapkan batas waktu resmi untuk aktivasi akun Coretax. Namun, aktivasi harus dilakukan paling lambat sebelum wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2025. Artinya, jika ada pertanyaan tentang kapan aktivasi akun Coretax terakhir, jawabannya adalah sebelum periode pelaporan SPT dimulai.
Semakin cepat Anda melakukan aktivasi, semakin siap Anda beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.
Cara Aktivasi Akun Coretax di coretax.pajak.go.id
Berdasarkan informasi resmi dari DJP, berikut langkah-langkah aktivasi akun Coretax pribadi:
-
Akses situs Coretax DJP
Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id, lalu pilih menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak” di halaman utama. -
Lengkapi data awal
Centang pilihan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”. Jika belum memiliki NPWP, pendaftaran bisa langsung dilakukan melalui sistem Coretax. -
Masukkan data identitas
Isikan NIK, alamat email, dan nomor telepon sesuai data DJP. Jika muncul tanda silang, berarti data belum sinkron dan perlu diperbarui melalui kantor pajak atau layanan resmi DJP. -
Lakukan verifikasi identitas
Wajib pajak diminta mengambil foto wajah sebagai bagian dari proses verifikasi keamanan akun. -
Cek email konfirmasi
Setelah semua tahapan selesai, sistem akan mengirim email berjudul “Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak” dari domain resmi @pajak.go.id. Email tersebut berisi user ID berupa NIK serta kata sandi sementara. -
Login dan ubah kata sandi
Masuk kembali ke akun Coretax, lalu segera ganti kata sandi dan buat passphrase. Setelah tahap ini, aktivasi akun Coretax dinyatakan berhasil dan akun siap digunakan.
Kode Otorisasi DJP Pajak
Setelah berhasil melakukan cara aktivasi akun Coretax pajak, wajib pajak masih perlu mengajukan Kode Otorisasi DJP (KO DJP). Kode ini berfungsi sebagai alat autentikasi sekaligus tanda tangan elektronik resmi dalam sistem DJP.
Kode Otorisasi DJP digunakan untuk berbagai layanan penting, seperti penandatanganan SPT, penerbitan bukti potong pajak, hingga pengajuan permohonan administrasi perpajakan lainnya.
Berikut cara mengajukan kode otorisasi DJP:
– Login ke akun Coretax
– Buka menu Portal Saya
– Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
– Lengkapi data dan kirim permohonan
Kode otorisasi ini wajib dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.
Dengan diberlakukannya sistem perpajakan terintegrasi, memahami cara aktivasi akun Coretax pribadi menjadi kunci agar seluruh kewajiban pajak dapat dijalankan secara lancar. Itulah cara aktivasi akun Coretax pribadi. Melalui aktivasi akun Coretax di pajak.go.id, proses administrasi perpajakan diharapkan lebih efisien, aman, dan terpusat dalam satu sistem nasional.
