Tok! Upah Minimum Naik Jadi Rp58 Juta, Tapi Bukan di Indonesia

Kenaikan Upah Minimum di Inggris dan Dampaknya

Pemerintah Inggris mengumumkan kenaikan upah minimum nasional yang akan berlaku mulai April 2026. Kenaikan ini memberikan dorongan pendapatan bagi jutaan pekerja, terutama kelompok usia dewasa muda, meski pada saat yang sama memicu kekhawatiran baru bagi pelaku usaha terkait meningkatnya biaya operasional.

Dalam kebijakan terbaru itu, upah minimum untuk pekerja berusia di atas 21 tahun naik 4,1 persen menjadi £12,71 per jam, atau setara sekitar Rp279.000 per jam (mengacu pada kurs ± Rp22.000 per poundsterling). Kenaikan nominal mencapai 50 pence per jam dibandingkan periode sebelumnya. Jika disetarakan dengan kondisi Indonesia, berarti seorang pekerja yang bekerja 8 jam per hari selama 24 hari kerja dalam sebulan akan memperoleh sekitar Rp53,5 juta per bulan.

Kelompok usia 18–20 tahun justru mendapatkan kenaikan lebih besar, yakni 8,5 persen sehingga upah mereka naik menjadi 10,85 poundsterling per jam atau setara sekitar Rp238.000 per jam. Sementara itu, pekerja berusia 16–17 tahun menerima kenaikan 6 persen, menjadikan upah minimum mereka 8,00 poundsterling per jam, atau sekitar Rp176.000 per jam.

Kebijakan ini mengikuti rekomendasi Komisi Upah Rendah (Low Pay Commission) dan diumumkan oleh Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menjelang pemaparan Anggaran Negara. Pemerintah menyebut kenaikan upah minimum akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, meski sejumlah analis menilai beban biaya tambahan bagi bisnis kecil dan menengah tidak dapat diabaikan.

“Agar mereka yang berpenghasilan rendah mendapatkan imbalan yang layak atas kerja keras mereka,” katanya.

Tidak hanya soal upah, pemerintah Inggris juga mengumumkan perluasan pajak gula yang akan mencakup minuman berbasis susu mulai 2028, dengan ambang batas kadar gula yang lebih rendah. Ini akan membawa lebih banyak produk akan dikenakan tarif pajak.

Upah Minimum Inggris Tertinggi Kedua di Eropa

Upah minimum Inggris merupakan yang tertinggi kedua di Eropa. Kenaikan ini tetap dilakukan pemerintah meski ada keluhan dari sejumlah pengusaha, bahwa langkah tersebut akan mendorong naiknya harga barang dan jasa.

Inggris telah menaikan rata-rata upah hingga lebih dari 60 persen sejak 2019. Pemerintah berturut-turut terus menaikkannya menjadi dua pertiga dari median pendapatan per jam. Reeves menegaskan kenaikan baru yang mengikuti kenaikan 6,7 persen awal tahun ini, diperlukan.

“Biaya hidup masih menjadi isu nomor satu bagi para pekerja, dan perekonomian belum bekerja dengan cukup baik bagi mereka yang berpendapatan paling rendah,” kata Reeves dalam sebuah pesan video.

Namun, kenaikan ini menuai kritik dari industri hospitality Inggris, yang menyatakan bahwa hal ini akan menyebabkan lonjakan harga. “Bisnis hospitality telah mencapai batas kemampuan dalam menyerap biaya tambahan yang tampaknya tidak ada habisnya. Semua biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen, yang pada akhirnya memicu inflasi,” kata Kate Nicholls, ketua asosiasi usaha UKHospitality.

Ia menambahkan bahwa kenaikan upah yang lebih besar untuk pekerja kurang berpengalaman akan mempersulit anak muda mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Inflasi dan Dampak Ekonomi

Inggris mencatat tingkat inflasi tertinggi di antara negara ekonomi maju pada Oktober, yaitu 3,6 persen, didorong sebagian oleh pertumbuhan upah yang lebih cepat sejak pandemi COVID-19.

Sementara Bank of England memperkirakan inflasi akan kembali ke target 2 persen pada pertengahan 2027, banyak pembuat kebijakannya menilai bahwa pertumbuhan upah yang lebih cepat dari 3 persen akan membuat target tersebut sulit dicapai karena lemahnya pertumbuhan produktivitas yang berlangsung lama.

Pengusaha juga menyebutkan bahwa meningkatnya biaya tenaga kerja turut berkontribusi pada penurunan perekrutan tahun ini. Tingkat pengangguran telah naik ke level tertinggi sejak 2021, yaitu 5,0 persen.

Namun menurut Komisi Upah Rendah, kenaikan upah minimum sebelumnya untuk kelompok usia di atas 21 tahun “tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lapangan kerja.”

Ketua komisi yang juga anggota parlemen Partai Konservatif Philippa Stroud, mengatakan bahwa lembaganya telah mempertimbangkan tekanan yang dihadapi pekerja berupah rendah akibat meningkatnya biaya hidup dengan tekanan yang dihadapi pengusaha akibat kenaikan pajak pada April.

“Dalam diskusi kami tahun ini dengan para pekerja dan pengusaha, jelas bahwa tidak ada satu pun pihak yang berada dalam situasi mudah,” ujarnya.

Kenaikan tersebut sesuai dengan rekomendasi sementara yang diajukan pada Agustus oleh komisi, yang terdiri atas perwakilan dunia usaha, serikat pekerja, dan akademisi.