Pemerintah Kabupaten Gresik (Pemkab) telah memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 3.361.567.464.392,63 atau setara dengan Rp 3,36 triliun. Anggaran ini dirancang untuk mendorong percepatan transformasi sosial serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 mengacu pada beberapa regulasi penting, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pertolongan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Pemkab Gresik 2026, tema pembangunan Kabupaten Gresik adalah ‘kecepatan transformasi sosial, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’ yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif,” ujar Bupati Yani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik, Senin (10/11).
Menurutnya, tema pembangunan tersebut selaras dengan tema pembangunan nasional maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa penurunan pendapatan transfer di tahun 2026 harus dijadikan sebagai pemicu semangat. Pemkab Gresik akan terus bekerja keras untuk melakukan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan asli daerah.
Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,36 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 3,50 triliun, dengan prioritas utama pada belanja modal sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, gedung pemerintahan, serta peningkatan layanan publik.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Gresik juga menyiapkan alokasi untuk bantuan keuangan ke desa dan program sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Berikut rinciannya:
Pendapatan Daerah
- Total pendapatan daerah: Rp 3,36 triliun
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 1,59 triliun
- Pajak daerah: Rp 1,10 triliun
- Retribusi daerah: Rp 396,78 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp 12,05 miliar
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: Rp 84,37 miliar
Pendapatan transfer sebesar Rp 1,76 triliun, yang terdiri dari:
– Transfer pemerintah pusat: Rp 1,60 triliun
– Transfer antar daerah: Rp 155,49 miliar
Belanja Daerah
- Total belanja daerah: Rp 3,50 triliun
- Belanja Operasional: Rp 2,59 triliun
- Belanja barang dan jasa: Rp 1,55 triliun
- Belanja hibah: Rp 321,90 miliar
- Belanja bantuan sosial: Rp 6,33 miliar
Belanja Modal sebesar Rp 214,56 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah, antara lain:
– Tanah: Rp 37,15 miliar
– Peralatan dan mesin: Rp 69,45 miliar
– Gedung dan bangunan: Rp 37,91 miliar
– Jalan, jaringan, dan irigasi: Rp 60,76 miliar
– Aset tetap lainnya: Rp 8,63 miliar
– Aset lainnya: Rp 650 juta
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10 miliar.
Belanja Transfer sebesar Rp 680,68 miliar, yang terdiri dari:
– Bagi hasil kepada pemerintah desa: Rp 125,17 miliar
– Bantuan keuangan kepada pemerintah desa: Rp 555,51 miliar
Pembiayaan Daerah
- Total pembiayaan daerah: Rp 143,15 miliar
- Penerimaan pembiayaan (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA) tahun sebelumnya: Rp 143,15 miliar
Bupati Gresik berharap RAPBD ini dapat segera dilakukan pembahasan yang lebih detail dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan batas waktu yang diamanatkan dalam peraturan pendahuluan.
