Kondisi Fiskal Kalimantan Timur yang Menurun
Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan fiskal terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Kaltim terpaksa merevisi postur APBD 2026 akibat tergerusnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga lebih dari setengah proyeksi awal. Total penerimaan daerah yang semula disusun dalam KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun, kini dipangkas menjadi hanya Rp15,15 triliun. Koreksi turun ini mencapai Rp6,19 triliun atau setara 66,39 persen dari pendapatan transfer yang menjadi penopang utama fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kondisi APBD Kaltim 2026 memberikan tekanan kepada pemerintah daerah sehingga memerlukan strategi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya. Penurunan drastis tersebut terutama bersumber dari merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) pendapatan SDA. Tahun 2025 DBH masih tercatat Rp6,06 triliun, namun pada 2026 diperkirakan hanya Rp1,62 triliun, turun 73,15 persen atau Rp4,43 triliun.
Situasi ini menjadi ironi. Kaltim sebagai lumbung energi nasional justru menghadapi tekanan keuangan di saat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan dukungan daerah. Namun Sri memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi tumpuan utama untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan program pembangunan.
Meski pendapatan tergerus, total belanja daerah tetap dipatok Rp15,15 triliun. Struktur anggaran yang sudah disusun antara lain:
* Belanja Daerah Rp15,15 triliun
* Belanja operasi Rp8,16 triliun
* Belanja transfer ke Kabupaten/Kota Rp5,89 triliun
* Belanja modal Rp1,06 triliun
* Belanja tidak terduga Rp33,93 miliar
Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah masih berkomitmen mempertahankan belanja produktif dan pemerataan pembangunan, meski ruang fiskal semakin menipis.
Tiga Sektor Tetap Prioritas
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tegas menyatakan bahwa meskipun pendapatan transfer turun tajam, komitmen terhadap masyarakat tetap terjaga. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan ulang anggaran agar keseimbangan fiskal tetap tercapai. “Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Fiskal Kaltim mengalami koreksi anggaran dari proyeksi awal Rp21,35 triliun menjadi hanya Rp15,15 triliun. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya Pendapatan Transfer dari Pusat sebesar 66,39 persen. Namun, di tengah kondisi defisit ini, Dewan DPRD Kaltim memastikan tetap ada jaring. Pasalnya, penurunan pendapatan transfer sebesar Rp6,19 triliun (dari proyeksi awal) menantang Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim untuk menerapkan strategi ‘potong pilih’ yang cerdas.
Politisi Golkar ini meminta revisi anggaran bukan sekadar memangkas, melainkan sebuah proses untuk mengoptimalkan dampak setiap rupiah yang dikeluarkan. Program non-prioritas atau kegiatan yang dianggap tidak mendesak harus ditunda untuk mengamankan alokasi bagi sektor layanan publik. “Pemangkasan (kegiatan) harus dilakukan secara selektif dan efisien, memastikan tidak ada gangguan pada layanan publik dasar,” tukasnya.
Selain itu, Hamas, sapaan akrab Ketua DPRD ini, turut menekankan langkah mitigasi terhadap anjloknya dana transfer, DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, terdapat potensi besar dari pajak daerah, retribusi, dan sektor ekonomi baru yang dapat digarap lebih optimal. Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi kompensasi langsung atas tekanan fiskal dari Pusat.
Terjebak Batu Bara
Proyeksi penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 menjadi sorotan tajam. APBD Kaltim diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp15 triliun, sebuah kemerosotan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya struktur perekonomian daerah akibat ketergantungan yang terlalu besar pada komoditas global, terutama batu bara.
“Kaltim itu tidak boleh mengacu dan terikat kepada komoditas pasar, contohnya batu bara. Apalagi di tengah tekanan global ini, ekspor demand di pasar sedang kesulitan,” ujar Syarif, Minggu (30/11). Ia menjelaskan, turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi alarm bahwa Kaltim harus segera keluar dari bayang-bayang sektor yang sangat fluktuatif tersebut. Jika tidak diantisipasi, struktur keuangan daerah berisiko terganggu, terutama apabila penerimaan dari pemerintah pusat juga terpengaruh.
Syarif menyarankan pemerintah provinsi segera mengambil langkah antisipatif dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara. Menurutnya, diperlukan upaya sistematis untuk mendiversifikasi sumber penerimaan di luar sektor tambang. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan iklim investasi tetap kondusif agar para investor tidak ragu menanamkan modalnya di Kaltim.
Risiko Ganda
Syarif juga menggarisbawahi bahaya ganda dari keterikatan pada sektor tambang, baik dari sisi risiko ekonomi maupun dampak lingkungan. Ia menyebut masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi serta meninggalkan lubang tambang setelah kegiatan berakhir. “Komoditas layaknya tambang sebenarnya berbahaya karena dampak lingkungannya luar biasa,” tegasnya. Praktik buruk tersebut, menurutnya, bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kepercayaan investor secara keseluruhan. “Ini salah satu masalah kalau kita terikat pada sektor tambang,” ujarnya menutup, menekankan bahwa kondisi APBD yang menurun harus menjadi momen krusial bagi Kaltim untuk mereformasi fondasi ekonominya ke arah yang lebih berkelanjutan.
Data Koreksi APBD 2026 Kaltim
- Penerimaan Awal: Rp21,35 T
- Penerimaan Revisi: Rp15,15 T
- Turun Rp6,19 T (-29 persen)
- Penurunan Pendapatan Transfer
- Semula: Rp9,33 T
- Revisi: Rp3,13 T
- Anjlok 66,39 %
- Dana Bagi Hasil
- 2025: Rp6,06 T
- 2026: Rp1,62 T
- Turun Rp4,43 T (-73,15 % )
- Struktur Pendapatan Daerah 2026
- Rp14,25 Triliun
- PAD: Rp10,75 T (75,4 % )
- Transfer: Rp3,13 T (22 % )
- Lain-lain Sah: Rp0,36 T (2,6 % )
- Komposisi Belanja Daerah 2026
- Total Rp15,15 Triliun
- Belanja Operasi: Rp8,16 T (54 % )
- Belanja Transfer: Rp5,89 T (39 % )
- Belanja Modal: Rp1,06 T (7 % )
- BTT: Rp33,93 M (<1(*)
