Peluang Peningkatan Pendapatan Negara dari Kenaikan Harga Komoditas
Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga komoditas telah memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan negara. Namun, potensi ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal karena desain instrumen fiskal yang ada belum mampu menangkap keuntungan luar biasa (windfall) secara maksimal.
Laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa selama periode kenaikan harga, seperti saat harga batubara melonjak tajam pada 2022, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh pelaku usaha, bukan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh mekanisme royalti yang dinilai tidak efektif.
“Rezim royalti saat ini bersifat regresif terhadap windfall. Negara hanya menangkap 10%-15% economic rent saat harga tinggi, tetapi 30%-80% saat harga rendah,” tulis Indef dalam laporannya.
Masalah Utama dalam Skema Royalti
Masalah utama terletak pada skema royalti yang masih berbasis pendapatan kotor, bukan keuntungan bersih. Model ini dianggap kurang adaptif terhadap fluktuasi harga komoditas. Saat harga melonjak, negara tidak memperoleh bagian maksimal, sementara ketika harga turun, beban terhadap industri tetap tinggi.
Volatilitas harga komoditas memperparah kondisi tersebut. Misalnya, harga batubara sempat berada di kisaran US$ 50 per ton pada 2020 sebelum melonjak hingga di atas US$ 400 per ton pada 2022. Pergerakan ekstrem ini membuat penerimaan negara sulit diprediksi dan tidak optimal jika hanya mengandalkan instrumen fiskal konvensional.
Akibatnya, saat harga kembali turun, tekanan terhadap penerimaan negara meningkat dan ruang fiskal menjadi lebih sempit. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal sektor sumber daya alam (SDA) saat ini belum cukup responsif terhadap dinamika pasar global.
Solusi yang Diusulkan: Progressive Resource Rent Tax (PRRT)
Sebagai solusi, Indef mengusulkan penerapan skema Progressive Resource Rent Tax (PRRT), yakni pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. Dalam skema ini, pajak hanya dipungut ketika proyek menghasilkan surplus di luar keuntungan wajar.
Berbeda dengan royalti, PRRT bersifat progresif. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi pula kontribusi yang dibayarkan ke negara. Keuntungan di atas biaya modal dan risiko eksplorasi dikategorikan sebagai economic rent, yang menjadi hak negara sebagai pemilik sumber daya.
Berdasarkan simulasi Indef, penerapan PRRT dengan ambang batas pengembalian sekitar 15% dan tarif 20% hingga 40% berpotensi meningkatkan penerimaan negara rata-rata Rp 67 triliun per tahun sepanjang 2017–2024. Pada puncak lonjakan harga 2022, tambahan penerimaan bahkan diperkirakan mencapai Rp 192 triliun.
Manfaat dan Tantangan dalam Penerapan PRRT
Selain meningkatkan penerimaan, skema ini dinilai tidak mengganggu minat investasi karena pajak hanya dikenakan pada keuntungan di atas ambang batas tertentu. Dengan demikian, investor tetap memiliki insentif untuk berinvestasi, meskipun pemerintah mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan luar biasa.
Di sisi lain, pemerintah saat ini masih mengkaji kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari lonjakan harga komoditas, khususnya mineral. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa perubahan aturan terkait royalti dan bea keluar masih dalam tahap pembahasan sebelum diumumkan.
Kesimpulan
Peningkatan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas memerlukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika pasar. Skema seperti PRRT menawarkan solusi yang dapat meningkatkan penerimaan tanpa mengurangi insentif investasi. Namun, implementasinya memerlukan perencanaan matang dan koordinasi antar lembaga agar dapat mencapai hasil yang optimal.
