PNM Jadi Bank UMKM, Hadapi Tantangan Serupa KUR

Perubahan Status PNM Menjadi Bank: Potensi dan Tantangan

Pengamat perbankan Trioksa Siahaan menyampaikan pandangannya mengenai rencana pemerintah untuk mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank. Ia menilai bahwa perubahan ini memiliki potensi untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi segmen mikro dan ultra mikro. Namun, ia juga menyoroti bahwa status bank akan membuat PNM tunduk pada regulasi yang lebih ketat, termasuk pengelolaan risiko kredit.

Segmen mikro dan ultra mikro selama ini belum sepenuhnya terlayani karena adanya faktor risiko. Hal ini membuat PNM harus menjalani proses yang lebih rumit dalam penyaluran kredit. Trioksa menekankan bahwa model bisnis PNM saat ini sudah tepat dan tidak perlu diubah menjadi seperti bank umum. “Menurut saya tetap saja menjadi PNM, model bisnis tidak perlu diubah menjadi seperti bank umum,” ujarnya.

Strategi Jangka Panjang Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menjadikan PNM sebagai penyalur utama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rencana ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang setelah pengambilalihan PNM oleh Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, ia menjelaskan bahwa PNM akan menjadi bank di bawah SMI atau PIP. “Jadi PNM jadi bank mungkin di bawah SMI atau PIP, di bawah kita dia akan menyalurkan KUR,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan menyuntikkan modal secara bertahap untuk membentuk bank UMKM. “Strategi saya gini, ya sudah ini saya ambil ke tempat saya, saya jadikan bank, setiap tahun saya setor Rp 40 triliun ke dia. Kalau saya inject situ 4 tahun, 5 tahun berturut-turut, dia sudah jadi satu bank yang punya modal Rp 200 triliun. Itu sudah bank besar,” jelasnya.

Ia menilai langkah tersebut menjadi solusi atas persoalan penyaluran KUR yang belum tepat sasaran. “Saya tergelitik juga. kita punya KUR, bertahun-tahun. Kenapa UMKM yang naik kelas yang betul-betulan enggak ada? Bahkan banyak yang komplain KUR-nya susah, yang dapat itu-itu aja. Terus saya mesti ngapain?” kata dia.

Pandangan Ekonom Indef

Terkait rencana tersebut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa perubahan bentuk PNM tidak menyentuh akar persoalan KUR. Menurut dia, persoalan utama tidak terletak pada lembaga penyalur, melainkan pada kualitas permintaan kredit dan desain intermediasi.

BRI selama ini menjadi tulang punggung penyaluran KUR. Bank ini memiliki jaringan luas dan kapasitas manajemen risiko yang kuat. Rizal menilai keterbatasan akses UMKM terhadap KUR tidak semata karena seleksi ketat dari bank. Faktor struktural menjadi penghambat, seperti lemahnya informasi kredit, tingginya informalitas usaha, serta keterbatasan kapasitas pelaku usaha.

“Artinya, mengganti atau menambah institusi tidak otomatis memperbaiki targeting, bahkan berisiko menciptakan duplikasi dan inefisiensi kelembagaan,” katanya.

Perspektif tentang Risiko dan Solusi

Rizal menegaskan sikap selektif bank merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset. Risiko kredit bermasalah berpotensi meningkat jika penyaluran dipaksa lebih longgar tanpa perbaikan fundamental. “Jadi problemnya bukan BRI terlalu ketat, tetapi ekosistem pembiayaan UMKM yang belum siap menyerap kredit secara sehat,” ujarnya.

Ia menilai solusi terletak pada reformasi arsitektur KUR secara menyeluruh. Langkah yang diusulkan mencakup integrasi data UMKM, pengembangan penilaian kredit alternatif, serta penguatan sinergi antara PNM, BRI, dan koperasi. Target penyaluran juga perlu bergeser ke kualitas pembiayaan.

“Tanpa itu, bank UMKM baru hanya akan meningkatkan angka distribusi secara nominal, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah bahkan berpotensi menambah risiko sistemik dan memperlebar beban fiskal tanpa peningkatan produktivitas UMKM yang signifikan,” tukasnya.