Pendaftaran Hanya Dua Hari, Banyak Cabor Banjarbaru Keberatan Pemilihan Ketua KONI

Kritik terhadap Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Ketua KONI Banjarbaru

Beberapa cabang olahraga (cabor) di Kota Banjarbaru menyampaikan keberatan terhadap tahapan penjaringan bakal calon Ketua KONI Kota Banjarbaru masa bakti 2026-2030. Keberatan tersebut muncul setelah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) membuka masa pendaftaran yang dinilai terlalu singkat, hanya berlangsung selama dua hari.

Pengumuman pembukaan pendaftaran disampaikan oleh Ketua TPP Muhammad Subakhi didampingi Sekretaris TPP Prita Anggraini di Sekretariat KONI Kota Banjarbaru, Rabu (25/3/2026). Masa pendaftaran ditetapkan mulai 25 hingga 27 Maret 2026 dan ditutup pada pukul 18.00 Wita. Durasi waktu yang terbatas ini langsung menuai respons dari sejumlah cabor yang merasa tidak mendapatkan ruang cukup untuk mempersiapkan calon.

Salah satu perwakilan cabor yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa pihaknya tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai sebelum tahapan dibuka. Menurutnya, informasi terkait penjaringan terkesan mendadak sehingga menyulitkan cabor dalam menentukan sikap.

“Tidak ada sosialisasi sebelumnya, tiba-tiba sudah dibuka dan waktunya juga sangat singkat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026). Ia membandingkan dengan proses penjaringan di tingkat provinsi yang dinilai lebih panjang dan memberi kesempatan luas bagi calon.

“Pendaftaran di KONI Provinsi Kalsel saja dibuka dari 26 Maret sampai 8 April 2026. Itu waktunya cukup panjang,” katanya. Kondisi ini membuat sejumlah cabor merasa kecewa terhadap mekanisme yang diterapkan oleh TPP KONI Banjarbaru. Mereka menilai proses penjaringan seharusnya dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak.

Selain itu, cabor juga berharap dalam pemilihan nantinya terdapat lebih dari satu kandidat yang maju. Adanya lebih dari satu calon, para pemilik suara dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap figur yang dinilai paling layak memimpin.

“Seharusnya minimal ada dua calon, jadi kami bisa memilih dan menilai siapa yang terbaik untuk memajukan olahraga di Banjarbaru,” ungkapnya.

Persyaratan yang Dinilai Berat

Selain durasi pendaftaran yang dinilai terlalu singkat, sejumlah cabang olahraga (cabor) di Kota Banjarbaru juga menyoroti poin persyaratan yang dianggap janggal dalam proses penjaringan bakal calon Ketua KONI. Beberapa cabor menilai ketentuan yang tercantum dalam persyaratan justru berpotensi membatasi munculnya kandidat baru.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa bakal calon Ketua Umum KONI Banjarbaru harus pernah atau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov cabang olahraga, pengurus KONI Provinsi, Ketua Umum KONI kabupaten/kota, atau pengurus KONI Banjarbaru. Persyaratan ini dinilai cukup berat dan tidak memberi ruang luas bagi figur-figur potensial di luar lingkaran kepengurusan yang sudah ada.

“Kalau syaratnya seperti itu, otomatis hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju,” ujar salah satu perwakilan cabor.

Aturan Dukungan yang Kaku

Tak hanya itu, polemik juga muncul pada poin terkait dukungan dari cabang olahraga. Dalam poin 3 disebutkan bahwa bakal calon wajib mengantongi surat dukungan dari pengurus cabang olahraga kota. Namun, pada sub poin a dijelaskan bahwa pengurus cabang olahraga yang telah memberikan dukungan tidak diperbolehkan mencabut atau menarik kembali dukungannya dengan alasan apapun.

Aturan ini dinilai cukup kaku dan berpotensi menutup dinamika dalam proses demokrasi pemilihan. Selain itu, terdapat ketentuan lain yang juga menuai sorotan. Disebutkan bahwa apabila satu cabang olahraga memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon, maka surat dukungan yang pertama kali masuk akan dianggap sah. Sementara itu, surat dukungan berikutnya secara otomatis dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat cabor, terutama jika terjadi perubahan dukungan karena dinamika internal.

Harapan untuk Evaluasi Aturan

Sejumlah pihak berharap Tim Penjaringan dan Penyaringan dapat mengevaluasi kembali aturan-aturan tersebut agar proses pemilihan berjalan lebih terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat. Hingga kini, polemik terkait mekanisme penjaringan bakal calon Ketua KONI Banjarbaru masih menjadi perhatian sejumlah cabor yang menginginkan proses lebih transparan dan akuntabel.