Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Bangka Selatan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di Kabupaten Bangka Selatan selama bulan Ramadan 2026 kini menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, beberapa keluarga mengeluhkan bahwa menu yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak, terutama balita. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah ketika seorang bayi berusia 10 bulan menerima paket makanan yang berisi kacang-kacangan, seperti kacang polong, kacang telur, dan kacang koro.
Kondisi ini dinilai tidak wajar karena bayi tersebut belum memiliki gigi yang cukup untuk mengunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Udi, seorang warga Kelurahan Toboali, mengungkapkan bahwa setiap kali membuka paket MBG, ia sering menemukan menu kering yang tidak cocok untuk anaknya. Meskipun dalam beberapa kesempatan terdapat menu seperti puding, telur, dan buah, dominasi makanan kering tetap menjadi kekhawatiran bagi orang tua.
Udi meminta agar pihak penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh agar distribusi menu kedepannya disesuaikan dengan profil usia penerima manfaat. Ia berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat lebih memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak, terutama balita.
Tidak hanya Udi, Irna, warga Kecamatan Pulau Besar, juga menyampaikan kritik serupa. Ia mempertanyakan komposisi menu kering yang diberikan kepada anak usia sekolah menengah atas. Meskipun paket berisi variasi seperti keripik tempe dan telur, standar kecukupan gizi untuk mendukung produktivitas siswa tetap perlu ditinjau ulang secara transparan.
Menanggapi gejolak di masyarakat, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan mulai melakukan langkah-langkah peninjauan serius. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa, mengonfirmasi bahwa meski menu telah mengacu pada rekomendasi ahli gizi, terdapat celah dalam teknis pemberian di lapangan.
Agus Pranawa mengatakan bahwa meskipun menunya sesuai dengan rekomendasi ahli gizi, ada beberapa menu yang masih berada di bawah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Penyajian makanan yang monoton tanpa kuah atau sayur dinilai menyulitkan peserta didik tingkat PAUD hingga sekolah dasar untuk mengonsumsi paket nutrisi tersebut.
“Terkait menu juga kalau bisa tampilannya menarik. Jangan nasi-nasi saja. Buat model semenarik mungkin sehingga anak-anak peserta didik di tingkat PAUD hingga SD bisa tertarik,” jelas Agus Pranawa.
Pihak dinas juga menyoroti kekeliruan pemberian protein nabati berupa kacang-kacangan keras untuk balita yang secara fisik belum mampu mengonsumsinya. “Memang ada juga anak-anak di bawah 10 bulan diberikan kacang. Padahal gigi belum ada. Secara gizi memang benar dan ada proteinnya, tetapi salah pemberian,” paparnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mewanti-wanti seluruh SPPG untuk menjamin kualitas pengemasan agar tidak ada lagi temuan makanan yang tidak matang atau berjamur. Kejadian makanan tidak layak konsumsi dipandang dapat merusak citra program, terutama dengan adanya pengawasan ketat dari masyarakat melalui media sosial saat ini.
“Misalnya roti maupun makanan lain jangan sampai berjamur diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada roti berjamur atau telur tidak masak dan dikembalikan lagi,” katanya.
Dinkes Bangka Selatan menyatakan komitmennya untuk mendampingi SPPG dalam menyusun komposisi menu yang tetap bergizi di tengah fluktuasi harga bahan pangan pokok. Komunikasi terbuka antara pengelola program dengan ahli gizi di setiap puskesmas diharapkan menjadi solusi agar kejadian salah sasaran menu tidak terulang kembali.
“Setiap SPPG jangan takut berdiskusi dengan kami terkait menu program MBG,” ujar Agus Pranawa.
