Harapan Baru Peserta BPJS yang Diaktifkan Kembali, Purbaya Siapkan Rp 15 Miliar

Penonaktifan PBI JKN: Dampak Sosial yang Menimbulkan Keresahan

Pemerintah akhirnya memberikan penjelasan terkait kegaduhan yang muncul akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada awal 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa peristiwa ini tidak muncul begitu saja, melainkan disebabkan oleh skala dan timing pemutakhiran data yang serentak.

Dari sisi fiskal, anggaran tetap tidak berubah, namun dampak sosial dari penonaktifan tersebut terasa sangat berat. Purbaya menjelaskan bahwa jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total peserta yang mencapai sekitar 98 juta jiwa. Angka ini jauh melampaui rata-rata penonaktifan bulanan sebelumnya, yang biasanya di bawah satu juta orang per bulan.

Perbedaan Skala Menyebabkan Dampak Besar

Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan ini membuat dampak langsung dan luas di tengah masyarakat. Banyak peserta tidak mengetahui bahwa status kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Fakta tersebut baru terungkap ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan dan mendapati BPJS Kesehatan mereka tidak lagi aktif.

“Ya kerasa lah itu. Kalau 10 persen kena kan kerasa tuh, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang. Begitu 1 persen, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh dugaan saya,” ujar Purbaya dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/12/2026).

Pengelolaan Data Harus Bertahap

Purbaya menilai bahwa pengelolaan data kepesertaan PBI JKN harus dilakukan lebih terukur dan hati-hati. Ia menekankan bahwa perubahan besar seharusnya tidak diterapkan sekaligus agar tidak menimbulkan kejutan sosial. Penyesuaian data dapat dilakukan secara bertahap dengan meratakan penonaktifan dalam beberapa bulan, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan secara masif.

Evaluasi Tata Kelola Jadi Pelajaran

Pemerintah akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi agar kebijakan PBI JKN tetap tepat sasaran tanpa memicu keresahan publik. Selama ini, program tersebut berjalan relatif efektif tanpa kegaduhan berarti. Purbaya pun mempertanyakan mengapa keributan kali ini begitu besar, padahal dari sisi anggaran tidak ada perubahan.

“Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?” tegasnya.

Dana Darurat untuk Pasien Katastropik

Di tengah polemik tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan siap menyalurkan dana darurat sebesar Rp 15 miliar untuk reaktivasi PBI JKN. Dana ini ditujukan bagi pasien penyakit katastropik seperti gagal ginjal dan kanker yang berisiko meninggal dalam waktu singkat jika layanan medis terhenti. Anggaran tersebut akan digunakan selama tiga bulan untuk sekitar 120.000 peserta PBI JKN yang terdampak penonaktifan.

Mekanisme Pencairan Dipermudah

Purbaya memastikan pencairan dana tidak akan menjadi kendala. “Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi. Tinggal datang ke saya minggu depan juga udah cair kan gak terlalu besar,” ujar Purbaya, selepas Senin (9/2/2026).

Usulan Menkes: Reaktivasi Otomatis

Solusi dana darurat ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp 5 miliar per bulan, sehingga total mencapai Rp 15 miliar selama tiga bulan. Jika dihitung dari sekitar 120 ribu pasien dengan iuran PBI Rp42 ribu per orang per bulan, maka kebutuhan tersebut dinilai realistis.

“Kalau tiga bulan, paling sekitar Rp15 miliar untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar,” jelasnya.

Dorongan Terbitkan SK Kemensos

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengusulkan penerbitan kebijakan khusus dari Kementerian Sosial agar layanan pasien katastropik tetap berjalan. “Kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi,” tegasnya.