Sebuah grafik yang viral dari Visual Capitalist baru-baru ini memberikan kesadaran yang tajam terhadap posisi ekonomi Indonesia. Dalam proyeksi ekonomi global tahun 2025, Indonesia menduduki peringkat ke-17 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai $1,4 Triliun. Angka ini bukan sekadar data statistik, tetapi juga menjadi pernyataan geopolitik yang signifikan. Indonesia berada di atas Arab Saudi ($1,3T), Belanda ($1,3T), dan Polandia ($1,0T).
Namun, di balik euforia angka-angka makro ini, muncul pertanyaan yang menggelisahkan bagi para pemangku kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah di tanah air: Jika ekonomi kita sudah sebesar ini, mengapa “jiwa” ekonominya belum sepenuhnya syariah?
Kenaikan peringkat ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi validasi pasar. Di sisi lain, ia menjadi “tamparan keras” bagi ekosistem syariah yang masih berjalan tertatih-tatih mengejar pangsa pasar yang tak kunjung menyentuh dua digit secara signifikan.
Paradoks “Konsumen Sultan, Produsen Hamba”
Data $1,4 Triliun tersebut mengonfirmasi bahwa Indonesia memiliki kelas menengah Muslim dengan daya beli raksasa. Namun, mari kita bedah strukturnya. PDB kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang sangat besar. Dalam konteks industri halal, ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang berbahaya, yaitu Raja Konsumen, tapi Kerdil sebagai Produsen.
Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 secara konsisten menempatkan Indonesia di peringkat atas sebagai konsumen produk halal, namun kita sering absen di 10 besar negara pengekspor produk halal global. Ironi terbesar terpampang nyata, bahwa Brazil dan Australia masih menjadi raja daging halal dunia, sementara Korea Selatan dan Jepang menginvasi pasar kosmetik dan pariwisata ramah Muslim kita.
Dengan PDB $1,4 Triliun, Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar menjadi target pasar labelisasi halal. Posisi ekonomi ke-17 dunia memberikan kita bargaining power untuk mendikte rantai pasok global. Ekonomi syariah Indonesia harus berhenti bicara tentang “sertifikasi halal” sebagai benteng pertahanan defensif, dan mulai bicara tentang industrialisasi halal sebagai strategi ofensif. Jika $1,4 Triliun itu hanya diisi oleh transaksi produk impor yang dilabeli halal, maka ekonomi syariah gagal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Raksasa Ekonomi, Bank Syariah “Kerdil”?
Melihat Indonesia berada di atas Arab Saudi ($1,3T) dalam grafik tersebut memicu perenungan serius di sektor keuangan. Arab Saudi memiliki sistem perbankan di mana aset syariah mendominasi pasar domestik. Di Indonesia? Pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di angka psikologis 7-8% (per data OJK terakhir).
Ada disconnect (ketidaksambungan) yang fatal di sini. Ekonomi tumbuh menjadi $1,4 Triliun, yang berarti ada kebutuhan pembiayaan infrastruktur, manufaktur, dan hilirisasi yang masif. Namun, industri keuangan syariah kita, meskipun sudah melahirkan megabank seperti BSI, masih sering dianggap sebagai pelengkap, bukan mesin utama.
PDB $1,4 Triliun membutuhkan financial deepening yang serius. Pasar modal syariah dan Sukuk Negara memang tumbuh pesat, namun seringkali ini didorong oleh kebutuhan fiskal negara (deficit financing), bukan murni dari gairah sektor swasta korporasi untuk beralih ke instrumen syariah.
Ekonomi Syariah harus menjawab tantangan ini, bagaimana aset syariah bisa membiayai proyek strategis nasional (PSN) yang menopang angka $1,4 Triliun tersebut? Jika pertumbuhan ekonomi kita dibiayai oleh utang berbasis bunga (riba) dan investasi asing non-syariah, maka kerapuhan fundamental akan tetap mengintai. Ekonomi syariah menawarkan risk-sharing dan asset-based financing yang lebih tahan krisis, namun narasi ini belum cukup kuat “dijual” kepada para konglomerasi yang menyumbang porsi besar PDB kita.
Melampaui Saudi dan Turki
Salah satu poin paling menarik dari data Visual Capitalist adalah posisi Indonesia yang menyalip Arab Saudi dan menempel ketat Turki ($1,6T). Selama puluhan tahun, psikologis umat Islam Indonesia menempatkan Timur Tengah sebagai “Kakak Tua” dalam segala hal, termasuk ekonomi. Data ini membalikkan paradigma tersebut. Secara volume ekonomi riil, Indonesia adalah pemimpin de facto dunia Islam (di luar Turki yang merupakan jembatan Eropa-Asia).
Implikasinya bagi diplomasi ekonomi syariah sangat besar. Indonesia tidak boleh lagi didikte dalam urusan kuota haji atau kebijakan umrah yang merugikan. Dengan ekonomi $1,4 Triliun, kita memiliki leverage untuk menuntut investasi balik dari dana abadi (Sovereign Wealth Funds) negara-negara Teluk ke sektor riil di Indonesia, bukan sekadar menempatkan dana portofolio jangka pendek.
Lebih jauh, Indonesia harus berani mengambil alih kepemimpinan standar halal global. Jangan biarkan standar halal didikte oleh negara tetangga atau lembaga asing. Dengan pasar domestik sebesar ini, standar halal Indonesia (BPJPH/MUI) harusnya menjadi standar emas dunia, di mana produsen global harus tunduk pada standar kita, bukan sebaliknya.
Ketimpangan dan Peran ZISWAF
Angka PDB adalah agregat yang buta terhadap ketimpangan. $1,4 Triliun bisa saja terkonsentrasi pada 1% orang terkaya di Indonesia. Di sinilah Ekonomi Syariah memiliki peran ideologis yang tidak bisa digantikan oleh sistem kapitalis, yaitu Distribusi Keadilan.
Pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali meninggalkan residu kemiskinan dan kesenjangan (inequality). Jika Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045 (Indonesia Emas), kita tidak bisa membiarkan PDB naik tapi Gini Ratio melebar.
Instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tidak boleh lagi dikelola secara tradisional. Dengan kue ekonomi $1,4 Triliun, potensi zakat korporasi dan wakaf uang menjadi sangat fantastis. Wakaf produktif harus masuk ke sektor strategis, seperti membangun rumah sakit, sekolah bertaraf internasional, hingga pusat bisnis yang keuntungannya kembali ke umat.
Jika ekonomi syariah gagal mengonversi pertumbuhan PDB ini menjadi kesejahteraan yang merata, maka kita hanya akan mengulangi dosa-dosa kapitalisme dengan jubah agama. Ekonomi syariah harus menjadi automatic stabilizer yang memastikan bahwa kue $1,4 Triliun itu dinikmati oleh tukang ojek, petani, dan buruh, bukan hanya para CEO dan pemegang saham.
Kesimpulan
Masuknya Indonesia ke jajaran elit ekonomi dunia dengan PDB $1,4 Triliun di tahun 2025 sejatinya adalah lonceng peringatan yang nyaring. Ibarat raksasa, Indonesia telah bangun secara fisik dengan otot ekonomi yang besar, namun secara jiwa atau sistem ekonomi, ia masih terombang-ambing mencari bentuk terbaiknya.
Bagi para praktisi, regulator, dan akademisi ekonomi syariah, grafik pertumbuhan ini merupakan sebuah ultimatum yang menuntut perubahan radikal. Sudah saatnya kita mengubah narasi Indonesia dari sekadar pasar konsumen terbesar menjadi pabrik halal dunia. Di sektor keuangan, bank syariah dituntut untuk meningkatkan skalabilitasnya agar mampu bermain di level global, bukan sekadar menjadi jago kandang.
Lebih jauh lagi, instrumen sosial Islam (Ziswaf) harus dioptimalkan secara agresif untuk memastikan kue pertumbuhan $1,4 Triliun ini inklusif dan tidak justru melahirkan ketimpangan sosial yang akut.
Dunia kini telah mengakui besarnya volume ekonomi kita secara data. Sekarang adalah giliran kita untuk membuktikan bahwa besarnya ekonomi ini mampu berjalan beriringan dengan nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan etika syariah yang substantif.
