Asal 6 Kepala Daerah Era Prabowo yang Terjebak OTT KPK 2026, Mulai dari Golkar hingga Gerindra

Operasi Tangkap Tangan KPK Menjerat Enam Kepala Daerah Era Presiden Prabowo

Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap enam kepala daerah dari berbagai partai politik. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi isu serius di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu yang terbaru adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

Daftar Kepala Daerah yang Terjerat OTT KPK

Berikut adalah daftar kepala daerah yang terkena OTT KPK pada tahun 2026:

1. Wali Kota Madiun, Maidi – Ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2026.
2. Bupati Pati, Sudewo – Ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2026.
3. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq – Ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Maret 2026.
4. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari – Ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Maret 2026.
5. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman – Ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Maret 2026.
6. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo – Ditetapkan sebagai tersangka pada 10 April 2026.

Latar Belakang Partai Politik Masing-Masing Kepala Daerah

Setiap kepala daerah yang terjerat OTT KPK berasal dari partai yang berbeda-beda, bahkan ada yang tidak memiliki latar belakang partai sama sekali. Berikut penjelasan mengenai partai masing-masing:

• Bupati Pati Sudewo: Partai Gerindra
• Sudewo awalnya merupakan anggota Partai Demokrat. Ia kemudian pindah ke Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

• Saat ini, ia masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra meskipun berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

• Wali Kota Madiun Maidi: Tidak Berpartai

• Maidi tidak memiliki status sebagai kader resmi Partai Gerindra meskipun didukung oleh partai tersebut saat Pilkada 2024.

• Ia hanya diusung oleh sebelas partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN.

• Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari: Partai Amanat Nasional (PAN)

• Fikri Thobari adalah ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong.

• Ia dipecat dari jabatan struktural partai setelah terjerat OTT KPK terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa.

• Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

• Syamsul Auliya Rachman adalah kader PKB dan pernah menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap.

• Meski terjerat OTT KPK, PKB masih memberikan dukungan moril kepadanya.

• Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Partai Golkar

• Fadia Arafiq adalah anggota Partai Golkar dan pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan.

• Ia terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah kabupaten.

• Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo: Bukan Kader Gerindra, Pernah di PDIP

• Gatut Sunu Wibowo sempat menjadi kader PDIP, namun statusnya gugur setelah mencalonkan diri melalui partai lain pada Pilkada 2024.
• Ia diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PKS saat Pilkada 2024, tetapi belum resmi bergabung dengan Gerindra.

Proses OTT dan Penangkapan Bupati Tulungagung

Operasi senyap KPK pada Jumat (10/4/2026) berhasil menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 17 orang lainnya. Setelah pemeriksaan awal, 13 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, pasangan sepatu Louis Vuitton, dan uang tunai ratusan juta rupiah.

Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), telah ditetapkan sebagai tersangka. Status partai politik Gatut Sunu Wibowo hingga kini masih dalam proses klarifikasi. Sebelumnya, ia sempat mendaftar sebagai kader Partai Gerindra, tetapi belum resmi bergabung karena adanya kendala dari DPP Gerindra.

Dampak Terhadap Partai Politik

Peristiwa OTT KPK terhadap enam kepala daerah era Presiden Prabowo Subianto menimbulkan dampak signifikan terhadap partai politik masing-masing. Beberapa partai seperti PAN dan PKB langsung mengambil tindakan terhadap kadernya yang terlibat kasus korupsi. Sementara itu, partai seperti Gerindra dan Golkar cenderung lebih diam atau tidak merespons secara langsung.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pemerintahan daerah. Selain itu, hal ini juga memicu pertanyaan tentang kinerja partai politik dalam memantau dan menjaga integritas kader mereka.