Surabaya – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan latar belakang emosinya saat meninjau proses pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (11/4/2026) lalu. Ia menjelaskan bahwa kekesalannya muncul karena progres pembangunan hanya mencapai 15 persen, jauh tertinggal dibanding daerah lain seperti Surabaya dan Sampang.
Dody menyampaikan bahwa ia hanya menerima alasan-alasan teknis dari timnya di lapangan tanpa mendapatkan saran untuk mempercepat progres. Ia menilai bahwa tim tersebut tidak memberikan solusi yang efektif.
“Nganjuk memang sangat tertinggal ya. Mungkin sekitar 15 persen. Yang saya tidak suka dari tim saya adalah ketika mereka memberikan alasan mengapa tertinggal. Bukannya memberikan saran bagaimana mempercepat progres, malah hanya memberikan alasan,” ujarnya saat meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Ia juga curiga ada aktivitas tidak sehat yang menghambat proses pembangunan. Menurut Dody, jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) terkesan tidak tegas dalam menghadapi penyedia jasa. Ada dugaan bahwa pihak-pihak tertentu menerima ‘setoran’ dari penyedia jasa.
“Saya agak bingung kenapa tim saya takut dengan penyedia jasa. Ada rumor bahwa penyedia jasa memberi sesuatu kepada tim saya, tapi itu hanya rumor. Saya tidak bisa membuktikannya. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin di Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa kekesalannya muncul karena ia melihat kurang seriusnya pihak-pihak yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui bahwa dirinya sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.
Menurut Dody, jika situasi ini terjadi ketika dirinya masih lebih muda, ia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, ia menegaskan bahwa program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah harus bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden. Dody menambahkan bahwa kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah telah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir.
Saat itu, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo—yaitu agar bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026—dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya.
“Dua bulan lalu saya baru ketemu fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat berakhir pada 23 Juli. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Saya juga bingung kok bisa begitu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Dody menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta membangun masa depan bangsa lewat jalur pendidikan bagi anak-anak yang tumbuh besar di keluarga prasejahtera.
Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.
Atas temuan di Nganjuk tersebut, Dody menekankan kepada seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bekerja lebih serius dalam menjalankan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu. Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai menteri dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
