Polemik Pengadaan Motor Listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis
Polemik pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan anggota DPR. Isu ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran negara.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menjadi salah satu yang secara tegas menyampaikan kekhawatiran terhadap proses pengadaan tersebut. Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan informasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) soal rencana pengadaan kendaraan tersebut.
Anggaran Dicoret, Program Tetap Jalan
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, rencana pengadaan kendaraan tersebut sebenarnya tidak disetujui. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program tetap berjalan. Pengadaan motor listrik dengan total nilai mencapai Rp1,39 triliun diketahui menggunakan anggaran tahun 2025, meskipun unit kendaraan baru akan diserahkan pada Mei 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengadaan serta kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola keuangan negara.
DPR Minta Polemik Diluruskan
Meski telah ada penjelasan dari pihak BGN, Pulung menilai polemik yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa perbedaan informasi antara Kementerian Keuangan dan BGN harus segera diperjelas.
“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN mengenai proyek pengadaan motor listrik ini saling bertolak belakang, ini perlu diluruskan,” ujar Pulung dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu (12/4/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib menjalankan tata kelola keuangan secara disiplin dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah kondisi fiskal yang disebut sedang menghadapi tekanan, pengadaan barang bernilai besar seperti ini dinilai harus benar-benar terukur dan tepat sasaran.
Dugaan Harga Tak Wajar dan Potensi Kerugian Negara
Pulung juga menyoroti adanya informasi bahwa harga motor listrik yang dibeli BGN lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari merek lain. Jika benar, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Oleh karena itu, ia mendesak agar BGN segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik untuk menghindari spekulasi yang semakin meluas.
“Kami meminta BGN untuk menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.
Penjelasan Pemerintah: Anggaran Lama yang Terlanjur Berjalan
Di tengah kritik yang menguat, Purbaya memberikan klarifikasi bahwa pengadaan motor listrik tersebut sebenarnya merupakan bagian dari perencanaan tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa konteks waktu sering kali disalahpahami oleh publik.
Bahkan, ia mengaku telah mengonfirmasi langsung hal tersebut kepada Kepala BGN.
“Saya tadi tanya ke Kepala BGN. Tapi, nanti anda cek lagi ke dia, ya. Dia bilang itu memang anggaran tahun lalu, yang sudah sempat terlanjur keluar.”
Tidak Semua Anggaran Disetujui
Lebih jauh, Purbaya mengungkap bahwa tidak seluruh rencana pengadaan disetujui. Sebagian telah dipangkas dalam proses evaluasi anggaran.
“Sebagian yang udah, kan sebagian udah keluar. Sebagian yang sisanya ditolak. Jadi dibatasin lah,”
Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang terjadi saat ini hanyalah sebagian dari rencana awal yang telah melalui penyaringan ketat.
Klarifikasi Jumlah Motor: Bukan Puluhan Ribu seperti Isu Viral
Di tengah simpang siur informasi, Dadan Hindayana juga meluruskan kabar mengenai jumlah motor listrik yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa angka yang viral tidak sesuai fakta.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,”
Dengan demikian, jumlah sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan isu yang berkembang, meskipun tetap tergolong besar dan signifikan dalam skala pengadaan nasional.
Kasus ini menjadi cerminan penting bagaimana transparansi, koordinasi antar lembaga, dan komunikasi publik memainkan peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah menyatakan telah mengikuti prosedur. Namun di sisi lain, perbedaan informasi yang muncul justru memperkuat keraguan publik.
Kini, perhatian tertuju pada langkah BGN dalam memberikan klarifikasi menyeluruh, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
