JAKARTA – Pemerintah sedang memulai proses inventarisasi lahan negara yang saat ini dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mendukung percepatan program perumahan rakyat. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya optimalisasi aset negara demi kepentingan masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/4/2026). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia, terdapat banyak lahan negara—terutama milik KAI—yang kini telah ditempati oleh masyarakat.
“Seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, itu cukup banyak yang memang tanah kereta api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain di Bandung, temuan serupa juga ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perumahan rakyat.
“Kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga, kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara,” katanya.
Pendekatan Persuasif ke Masyarakat
Maruarar menyebutkan bahwa pihak yang menguasai lahan tersebut tidak hanya berasal dari kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penataan ulang lahan.
“Ya tentu bisa masyarakat, kita bicarakan baik-baik lah,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden, seluruh tanah negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Skema Nasional Sedang Disiapkan
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan lahan negara secara nasional. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut telah mengidentifikasi sejumlah titik strategis yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, pembiayaan proyek akan didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.
Dalam upaya mempercepat program perumahan, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif fiskal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan sejumlah biaya.
“BPHTB gratis, biaya perolehan tanah dan bangunan gratis, kemudian PBG juga sudah diberikan gratis,” jelas Maruarar.
Dia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi langsung negara untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses hunian.
“Artinya intervensi negara jelas pajak-pajaknya dinolkan,” tegasnya.
Penyaluran Berbasis Data BPS
Agar tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dalam menentukan penerima manfaat program perumahan. Menurut Maruarar, bantuan akan difokuskan pada kelompok masyarakat dalam desil satu hingga empat, yakni kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan yang kurang mampu tidak dapat,” ujarnya.
Program perumahan rakyat sendiri mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah, naik drastis dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya.
“Sedang dipersiapkan langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Maruarar.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
