Revolusi Budaya Kerja di Manggarai Barat Dimulai dengan Data
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menegaskan bahwa revolusi budaya kerja dalam kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dimulai dari basis data. Ia menekankan bahwa data tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, karena data akan menjadi tolok ukur dalam pengambilan kebijakan.
Edi Endi, yang akrab disapa Bupati Edi, menyampaikan penegasan ini saat apel pagi di halaman kantor Bupati Mabar, Jalan Frans Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, pada Senin (30/3). Menurutnya, zaman bekerja dengan perasaan atau perkiraan sudah berakhir. Di era digital ini, akurasi data menjadi sangat penting bagi setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Bupati Edi menyebutkan realita pahit yang selama ini menghambat kemajuan. Ia mengatakan bahwa kelemahan data bukan disebabkan oleh ketiadaan informasi, melainkan karena ego sektoral. “Data itu ada, tapi tanpa koordinasi dan kemauan yang kuat dari masing-masing pihak, data tersebut tidak akan terinput secara maksimal. Selama ini kita lemah di sini,” tegasnya di hadapan para staf.
Bagi Bupati Edi, data yang berserakan tidak akan menjadi informasi yang berguna jika tidak disatukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Ia menyebut data di sektor pariwisata sebagai salah satu contoh. Sebagai gerbang pariwisata premium, Manggarai Barat dituntut memiliki sistem pendataan yang presisi. Bupati Edi menaruh perhatian khusus pada sektor ini. Ia menginstruksikan agar setiap wisatawan yang datang didata secara rinc, by name, by address.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan data individu yang jelas, pemerintah bisa memantau pergerakan wisatawan secara akurat dan yang terpenting adalah memutus rantai permainan harga oleh oknum di lapangan. Transparansi data menjadi benteng pelindung bagi citra pariwisata Labuan Bajo di mata dunia.
Transformasi ini juga menyentuh sektor kesehatan. Bupati Edi menegaskan bahwa pola lama harus segera ditinggalkan. Sistem utamanya adalah berbasis data individu yang lengkap dan digital. Sedangkan pencatatan manual hanya sebagai alat bantu atau cadangan. “Pengambilan kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, tidak boleh meleset hanya karena salah input atau hilangnya berkas fisik,” katanya.
Penegasan Bupati Edi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Mabar tengah bertransisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Instruksi Tegas Terkait Manajemen Internal
Tidak hanya soal data, Bupati Edi juga memberikan instruksi tegas terkait manajemen internal pemerintahan. Ia memerintahkan setiap pimpinan OPD untuk memberdayakan staf secara berjenjang, mulai dari bidang, seksi, hingga petugas teknis.
“Saya perintahkan kepada masing-masing pimpinan OPD, berdayakan staf di unit kerjanya masing-masing. Harus berjenjang. Kepala Dinas menunjuk Bidang. Bidang menunjuk seksi, seksi menunjuk satu orang yang bertanggung jawab. Hentikan kebiasaan omong ‘sudah’ tetapi kenyataannya tidak. Jaman dulu mungkin orang masih bisa dipercaya kalau bicara ‘sudah’, saat ini tidak bisa lagi. Misalnya terkait pelaporan LPPD, dengan gagah lugas dinyatakan sudah tapi sudahnya dimana?” tegasnya mengkritisi budaya kerja lama.
Bupati Edi menegaskan, dirinya menanti hasil dari revolusi budaya kerja di kalangan ASN pada lingkup pemerintahan Manggarai Barat.
