Menkeu Purbaya Setuju dengan Pemangkasan Gaji Menteri
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setuju dengan wacana pemangkasan gaji para menteri. Ia menilai bahwa gaji seorang menteri selama ini terlalu besar dan tidak proporsional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, semua menteri berhak menerima gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Selain itu, tunjangan jabatan bagi menteri juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, khususnya pada pasal 2 ayat (2) huruf e, yang mencantumkan besaran tunjangan sebesar Rp 13.608.000.
Namun, tunjangan tersebut belum termasuk dengan fasilitas lain seperti tunjangan perumahan, tunjangan istri dan anak, serta biaya pemeliharaan mobil dinas. Purbaya menilai bahwa kondisi ini harus diubah mengingat situasi keuangan negara saat ini yang sedang dalam tekanan akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Pembicaraan tentang pemangkasan gaji menteri ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah krisis. Purbaya menyambut baik langkah tersebut karena ia merasa bahwa gaji menteri terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit. “Setuju. Itu kan bagus. Gajinya kegedean kalau itu bagus ya,” ujar Purbaya saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026).
Efisiensi Anggaran Kementerian dan Lembaga
Efisiensi anggaran menjadi fokus utama bagi Purbaya. Awalnya, ia ingin setiap kementerian dapat memotong anggarannya sendiri. Namun, ia khawatir hal ini akan menyebabkan kementerian enggan mengurangi anggaran karena takut mengganggu operasional mereka. Oleh karena itu, Purbaya memutuskan untuk menentukan besaran pemotongan anggaran di tiap kementerian, kemudian pihak kementerian dan lembaga akan menyesuaikan kebutuhannya.
“Tadinya kementerian untuk memotong sendiri tapi mereka kalau disuruh gitu enggak mau motong dia naikin semua malah,” jelas Purbaya. Dengan demikian, ia berencana untuk memangkas sekian persen dari anggaran, lalu rekan-rekannya akan menyesuaikan dari anggaran tersebut.
Prabowo Singgung Gaji Menteri hingga DPR
Sebelumnya, wacana pemotongan gaji menteri dan DPR telah diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Prabowo mengungkit contoh negara Pakistan yang memotong gaji anggota DPR dan menterinya di tengah situasi krisis akibat konflik Timur Tengah.
Menurut Prabowo, Pakistan menganggap situasi ini sebagai kritis, bahkan sama seperti wabah Covid-19. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet.
Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Pakistan melaksanakan Work From Home (WFH) untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. Sebanyak 50 persen kantor di Pakistan melakukan WFH, sementara hari kerja mereka dikurangi menjadi 4 hari saja demi menghemat BBM.
“Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat,” tambah Prabowo.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
