Penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/3/2026). Ia merupakan seorang birokrat karier yang telah meniti jalan dari posisi ajudan bupati hingga menjadi Wakil Bupati (2017–2022) dan akhirnya terpilih sebagai Bupati periode 2025–2030. Lulusan doktor IPDN ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Cilacap.
Penangkapan ini merupakan aksi kesembilan KPK di tahun 2026 yang memperketat pengawasan terhadap integritas kepala daerah dan proyek anggaran daerah. Syamsul Auliya Rachman memiliki latar belakang pendidikan doktoral dari IPDN dan pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap pada periode 2017–2022. Di samping tugasnya di pemerintahan, ia juga aktif dalam dunia politik dengan menjabat sebagai Ketua DPC PKB Cilacap hingga akhirnya terjaring OTT oleh KPK.
Rekam Jejak Syamsul Auliya Rachman
Dilansir dari situs resmi Kabupaten Cilacap, Dr. Syamsul Auliya Rachman, S.STP., M.Si. lahir pada 30 November 1985. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap pada 2017–2022. Pendidikan terakhirnya adalah S-3, ia menempuh S2 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan meraih gelar doktoral dari IPDN Jakarta.
Pada 2013, Syamsul menjabat sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelumnya pada 2012, ia menjabat sebagai Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja. Ia juga pernah menjadi ajudan mantan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji.
Perjalanan Karier dan Politik
Syamsul bersama dengan wakilnya, Ammy Amalia Fatma Surya, resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Cilacap periode 2025–2030. Pasangan itu diusung oleh PKB, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, dan PSI pada Pilkada Cilacap 2024. Mereka memperoleh 414.533 suara atau setara dengan 43,81 persen dari total suara yang masuk.
Syamsul bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa. Ia menjabat sebagai Ketua DPC PKB Cilacap untuk periode 2021–2026.
Harta Kekayaan Syamsul Auliya Rachman
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025, total kekayaan Syamsul mencapai lebih dari Rp 12 miliar. Berikut rinciannya:
- Properti:
- Tanah dan bangunan di Cilacap seluas 3.234 m²/1.000 m² senilai Rp 8 miliar
-
Tanah seluas 140 m² di Cilacap senilai Rp 150 juta
-
Kendaraan:
- Mobil Toyota Minibus tahun 2021 senilai Rp 900 juta
-
Mobil Toyota SUV tahun 2024 senilai Rp 500 juta
-
Harta lainnya:
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 360 juta
- Kas dan setara kas Rp 1,29 miliar
-
Harta lain-lain senilai Rp 1,05 miliar
-
Utang:
- Utang Rp 215,61 juta
Rentetan OTT KPK di 2026
Penangkapan Bupati Cilacap menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK pada tahun ini. Sebelumnya, selama bulan Ramadhan saja, KPK telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda.
Secara keseluruhan, sejak Januari hingga Maret 2026, KPK telah melancarkan sembilan operasi senyap yang menyasar berbagai sektor, mulai dari korupsi pajak di lingkungan Kemenkeu, pengisian jabatan perangkat desa, hingga sengketa lahan yang menyeret pimpinan pengadilan.
Fokus KPK dalam menjaga integritas di lingkungan Pemerintah Daerah terus diperketat, terutama dalam pengawasan proyek tahun anggaran 2025–2026.
