Radian Syam: Demokrasi di Tengah Perang AS-Israel vs Iran dalam Era VUCA

JAKARTA – Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memicu pertanyaan penting tentang arah tatanan global. Apakah dunia masih berpegang pada supremasi hukum internasional atau justru bergerak menuju dominasi kekuatan?

Dalam bukunya yang terbaru berjudul Mendayung Demokrasi di Era VUCA (2025), Radian Syam menunjukkan bahwa demokrasi hari ini tidak berlayar di laut yang tenang. Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai perjalanan di tengah gelombang volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) yang membentuk lanskap global baru.

Konflik geopolitik yang berkembang cepat menunjukkan bahwa stabilitas internasional sedang diuji secara serius. Menurut Radian Syam, pakar hukum tata negara, konflik antarnegara bukanlah hal baru. Namun yang membedakan era ini adalah kecepatan eskalasi dan dampak sistemiknya. Dalam hitungan jam, respons militer maupun diplomatik bisa mengubah konfigurasi kawasan dan memicu instabilitas global.

Ketegangan regional berpotensi menciptakan efek domino lintas benua, termasuk pada sektor energi, perdagangan internasional, dan stabilitas pasar keuangan. Dari perspektif teori hukum, Radian merujuk pada pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang memiliki validitas dari struktur hierarkis yang konsisten. Dalam tatanan internasional, norma dasar tersebut tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, larangan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang, serta kewajiban penyelesaian sengketa secara damai.

“Ketika norma dihormati, hukum menjadi jangkar keteraturan. Namun ketika norma ditafsirkan secara sepihak, yang menguat adalah logika kekuatan,” ujar Radian. Dia menilai klaim pembelaan diri dan argumentasi keamanan nasional sering kali berada di wilayah abu-abu antara legitimasi hukum dan kalkulasi strategis.

Lebih lanjut, Radian menegaskan bahwa konsep kedaulatan dalam hukum internasional modern bukan lagi semata hak, tetapi juga tanggung jawab. Negara memiliki hak untuk mempertahankan diri, namun tetap terikat pada hukum humaniter dan prinsip hak asasi manusia. Dalam situasi krisis, kepemimpinan global dituntut mampu menyeimbangkan keamanan dan legitimasi.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan hanya isu kawasan Timur Tengah. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas global berbasis hukum. Prinsip bebas aktif, menurut Radian, bukanlah netralitas pasif, melainkan posisi independen dan konstruktif dalam mendorong dialog serta penyelesaian damai.

Dia menekankan komitmen terhadap multilateralisme dan rule-based order sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam dunia yang saling terhubung, gangguan stabilitas kawasan dapat berdampak langsung pada kepentingan nasional.

Dalam bukunya, Radian Syam menyampaikan bahwa demokrasi yang tangguh bukanlah demokrasi yang bebas dari tekanan, melainkan demokrasi yang mampu mempertahankan prinsipnya di tengah tekanan. Supremasi hukum, menurutnya, adalah kompas moral sekaligus institusional. Tanpa kompas tersebut, demokrasi rentan terseret arus populisme global dan tekanan geopolitik.

Dia juga mengingatkan bahwa jika dunia bergerak menuju tatanan berbasis kekuatan (power-based order), negara-negara berkembang berisiko menjadi arena kontestasi kepentingan global tanpa daya tawar memadai. Oleh karena itu, penguatan hukum internasional dan forum multilateral menjadi kebutuhan bersama, bukan sekadar idealisme normatif.

“Sejarah menunjukkan bahwa perdamaian yang bertahan bukanlah hasil dominasi kekuatan semata, melainkan kesepakatan normatif yang dihormati bersama. Supremasi hukum adalah jangkar agar perahu demokrasi tidak terbalik oleh badai geopolitik,” tegas Radian.

Mendayung Demokrasi di Era VUCA menjadi refleksi sekaligus ajakan agar demokrasi tetap berpijak pada hukum di tengah ketidakpastian global. Di persimpangan sejarah ini, pilihan antara supremasi hukum dan dominasi kekuatan akan menentukan arah masa depan demokrasi dunia.