Dampak Konflik Regional pada Ekonomi Daerah
Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak hanya berdampak di kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengguncang ekonomi nasional hingga daerah, termasuk Bangka Belitung. Dosen Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (UBB), Dr. Ari Agung Nugroho, SE., MBA., menjelaskan bahwa fenomena ini dapat dilihat melalui dua lensa utama, yakni transmisi biaya (cost-push inflation) dan kerentanan fiskal.
Transmisi Biaya dan Supply Shock
“Konflik ini memicu lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan logistik global, terutama setelah blokade di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital sekitar 20-26 persen pasokan minyak mentah dunia. Ini menciptakan supply shock seketika,” ujarnya.
Per 2 Maret 2026, harga minyak mentah Brent dilaporkan melonjak ke kisaran 80-82 dolar AS per barel. Bahkan, analis memperkirakan harga bisa menembus 100-120 dolar AS per barel apabila eskalasi terus berlanjut.
Sebagai negara net importer minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga energi global tersebut. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dipatok 70 dolar AS per barel. Ari menjelaskan, setiap kenaikan 1 dolar AS berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp10,3 triliun.
“Kalau harga bertahan di atas 100 dolar AS, subsidi energi bisa membengkak hingga Rp150-Rp300 triliun. Ini berisiko mendorong defisit APBN melewati batas aman 3 persen PDB,” jelasnya.
Dampak pada Sektor Logistik dan Transportasi
Dampak berikutnya terasa pada sektor logistik dan transportasi. Menurut Ari, sekitar 35-40 persen biaya operasional angkutan darat berasal dari BBM. Jika harga BBM naik 10 persen, ongkos angkut bisa meningkat 3,5-4 persen.
Bagi Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan dan sangat bergantung pada distribusi antar-pulau, kondisi ini memiliki efek berlipat. “Sekitar 80 persen kebutuhan pokok di Babel masih didatangkan dari luar pulau. Kalau ongkos angkut naik, harga beras, telur, daging hingga bahan bangunan akan ikut terkerek. Inilah yang disebut inflasi dorongan biaya,” paparnya.
Ia menambahkan, kenaikan biaya angkut di atas 10 persen dapat mendorong harga barang konsumsi naik sekitar 0,5-0,8 persen. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus daya beli masyarakat.
“Secara sederhana, konflik ini seperti pajak tersembunyi bagi masyarakat. Kita tidak ikut berperang, tetapi membayar dampaknya lewat harga nasi yang lebih mahal dan ongkos transportasi yang naik,” tegas Ari.
Pengaruh pada Daya Beli dan Pola Konsumsi
Ari menjelaskan, daya beli masyarakat tergerus melalui dua mekanisme. Pertama, efek pendapatan riil. Ketika inflasi naik 5 persen, maka nilai riil pendapatan masyarakat otomatis turun 5 persen. Kedua, perubahan pola konsumsi. Masyarakat akan mengalihkan belanja dari barang sekunder seperti pakaian dan hiburan ke kebutuhan primer seperti beras, listrik, dan pulsa.
“Bisnis kuliner dan jasa di Pangkalpinang atau Tanjung Pandan bisa merasakan penurunan omzet karena masyarakat lebih berhati-hati membelanjakan uang,” katanya.
Tekanan pada UMKM dan Rantai Pasok
Bagi pelaku UMKM di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, tekanan tidak hanya datang dari sisi konsumen, tetapi juga dari rantai pasok. Kenaikan harga bahan bakar kapal dan truk ekspedisi meningkatkan harga pokok penjualan (HPP). Selain itu, gangguan distribusi global berpotensi memicu kenaikan harga bahan baku impor seperti gandum dan kedelai, yang berdampak langsung pada industri makanan seperti pempek, mie, tahu, dan tempe.
Dampak pada Komoditas Lokal
Sebagai daerah penghasil timah, Bangka Belitung juga tidak luput dari dinamika komoditas global. Konflik geopolitik kerap memicu volatilitas harga mineral industri. Di sisi lain, Sumatera Selatan sebagai sentra karet dan sawit menghadapi dilema. Jika harga minyak naik, pupuk berbasis energi juga naik, sehingga biaya produksi petani meningkat.
“Kalau biaya pupuk naik lebih tinggi dibanding harga jual komoditas, pendapatan riil petani turun. Dampaknya akan terasa hingga ke pasar-pasar tradisional,” jelasnya.
Emas sebagai Aset Pelindung Nilai
Dalam situasi geopolitik memanas, Ari menegaskan bahwa emas secara akademis memang dikenal sebagai safe haven asset. Saat risiko meningkat, investor cenderung beralih dari aset berisiko ke aset pelindung nilai. “Emas punya nilai intrinsik global dan tidak tergantung pada stabilitas satu negara. Apalagi jika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah akan naik lebih tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Indonesia memiliki kedekatan sosial-budaya dengan emas sebagai instrumen simpanan darurat. Pengalaman krisis 1998 memperkuat persepsi bahwa emas adalah ‘benteng’ saat ketidakpastian meningkat.
Peluang Baru di Tengah Guncangan
Meski penuh tekanan, Ari melihat setiap guncangan juga menciptakan peluang baru. Sumatera Selatan berpotensi memperkuat pengembangan biodiesel (B35/B40) dari sawit ketika harga minyak global tinggi. Di Bangka Belitung, hilirisasi timah dan penguatan industri pengolahan lokal dapat meningkatkan nilai tambah.
Selain itu, industri substitusi impor seperti tepung singkong (mocaf) dan pakan ternak berbasis bahan baku lokal berpeluang tumbuh jika harga gandum dan kedelai impor melonjak.
“Konflik ini memaksa pasar menjadi lebih efisien dan mandiri. Bagi daerah kaya sumber daya seperti Babel, kuncinya adalah jangan hanya menjual bahan mentah, tetapi masuk ke pengolahan agar nilai tambah meningkat,” ucapnya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
