9 Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Rabu, 18 Februari 2026

Penetapan Awal Ramadhan 1447 H oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai masukan dan diskusi mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang semakin diminati dalam beberapa waktu terakhir.

Penetapan ini didasarkan pada beberapa alasan utama yang menjadi prinsip dasar bagi Muhammadiyah. Berikut penjelasannya:

1. Penggunaan KHGT sebagai Metode Baru

Muhammadiyah secara resmi menggunakan KHGT sebagai metode baru dalam menentukan awal bulan hijriah. Hal ini menggantikan metode sebelumnya yang mengandalkan wujudul hilal. Metode KHGT ini kini menjadi acuan resmi organisasi tersebut.

2. Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP)

Implementasi KHGT mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter penting adalah posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska, Amerika Serikat, parameter tersebut telah terpenuhi dengan ketinggian hilal 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”.

3. Konjungsi dan Posisi Hilal

Konjungsi (ijtimak) awal Ramadhan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di Alaska. Oleh karena itu, Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu, 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadhan.

4. Perbedaan Kondisi di Indonesia

Di Indonesia, setelah matahari terbenam, posisi hilal masih berada di bawah ufuk (hilal negatif), sehingga tidak memenuhi kriteria pemerintah melalui Kementerian Agama. Kriteria pemerintah menuntut ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pemerintah diperkirakan akan menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026, meskipun keputusan resmi masih menunggu proses rukyat, laporan lapangan, sidang isbat, dan pengumuman Menteri Agama.

5. Prinsip Kesatuan Umat

Penerapan KHGT didasarkan pada argumentasi teologis dan fiqih yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah), universalitas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, serta gagasan sistem waktu Islam yang bersifat global dalam ranah sosial-muamalah. Hadis tentang perintah berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal dipahami bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa batas geografis tertentu.

6. Konsep Fiqih Ittihad Al-Mathali’

Pemahaman universal ini melahirkan konsep fiqih ittihad al-mathali’ (matlak global). Ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah mana pun di bumi—baik melalui rukyat maupun hisab—maka ketetapan tersebut berlaku secara global. Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadhan 1447 H pada prinsip ini, karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif di Alaska.

7. Perbedaan Pendekatan Hisab Imkan Rukyat

Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sebenarnya sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, tetapi berbeda dalam implementasi. KHGT Muhammadiyah menjadikan parameter 5–8 sebagai hasil hisab yang definitif tanpa menunggu verifikasi rukyat, serta berlaku secara global. Sebaliknya, kriteria MABIMS 3–6,4 yang digunakan pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat dan berlaku dalam batas teritorial Indonesia.

8. Kepraktisan dan Kepastian

Perbedaan lainnya terletak pada aspek kepastian dan kepraktisan. KHGT memungkinkan penetapan kalender jauh hari sebelumnya, sehingga umat dapat merencanakan aktivitas Ramadhan secara pasti. Sementara, metode pemerintah baru menghasilkan keputusan definitif setelah rangkaian rukyat dan sidang isbat dilaksanakan, meskipun secara astronomis sebelumnya sudah dapat diperkirakan.

9. Perbedaan Teknis Bukan Akidah

Perbedaan awal Ramadhan yang kemungkinan terjadi antara Muhammadiyah dan pemerintah sejatinya bukanlah perbedaan akidah atau prinsip ibadah, melainkan perbedaan teknis implementasi kriteria dan cakupan keberlakuannya. Secara fiqih, keduanya memiliki dasar argumentasi, metodologi ilmiah, serta pertimbangan maslahat masing-masing.

Penutup

Berbagai masukan, kritik, dan koreksi terhadap implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan hal yang sangat penting dan bernilai konstruktif. Seluruh tanggapan tersebut bukan dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad.