Pegawai pajak Bursok tantang Menkeu Purbaya mundur, pernah desak Sri Mulyani lepas jabatan

Kritik Pedas Bursok Anthony Marlon Terhadap Pemimpin Kemenkeu

Sosok pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bursok Anthony Marlon, kembali menjadi perhatian setelah mengirimkan surat terbuka yang berisi kritik keras terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Dalam surat tersebut, ia menyentil dugaan fraud, mutasi pejabat, hingga isu diskriminasi SARA di internal DJP, bahkan secara terbuka menantang pimpinan Kemenkeu untuk mundur jika tidak mampu menindaklanjuti laporannya.

Sebelumnya, pada 2023, Bursok juga sempat meminta Sri Mulyani Indrawati mundur dari kursi Menteri Keuangan. Kritik tajam dan tantangan kepada Purbaya mengenai penanganan korupsi, dugaan fraud mutasi pejabat, hingga isu diskriminasi SARA di DJP disampaikan dalam surat bertanggal 9 Februari 2026. Jika tidak bisa mengusut laporannya berupa dugaan fraud yang telah disuarakannya selama bertahun-tahun, Bursok mendesak Purbaya dan Suryo agar mundur.

“Mundurlah dari jabatan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak sesegera mungkin bila memang tidak sanggup menindaklanjuti pengaduan-pengaduan saya,” tulisnya Busrok dalam suratnya yang diterima oleh redaksi Warta Kota Live.

Di samping itu, Bursok mengkritik kebijakan mutasi terbaru di lingkungan DJP. Dia menyesalkan keputusan pimpinan yang memutasi Kakanwil DJP Sumut (pihak yang pernah dia adukan terkait dugaan fraud dan pelanggaran SARA) ke posisi yang dianggap lebih baik, alih-alih memberhentikannya secara tidak hormat (PTDH). Isi surat Bursok dapat dilihat selengkapnya pada bagian akhir artikel ini.

Profil Singkat Bursok Anthony Marlon

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2016, Bursok pernah menjadi Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Sumatra Utara. Kemudian menurut LHKPN 2019, dia menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan di Kanwil DJP Sumatra Utara I. Lalu, dia dipercaya menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan LHKPN 2023, dia berganti jabatan menjadi Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan di Direktorat Jenderal Pajak. Terakhir, menurut LHKP 2024, Bursok tercatat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di Direktorat Jenderal Pajak.

Pernah Meminta Sri Mulyani Mundur

Pada tahun 2023, Bursok lewat surat terbuka juga pernah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mundur. Bursok menuding Sri Mulyani “membekingi” perusahaan bodong. Padahal, menurut Bursok, aktivitas perusahaan bodong itu sangat mencurigakan karena kepemilikan virtual akun rekening di 8 bank pemerintah dan swasta dalam negeri. Perusahaan tersebut tidak memiliki NPWP dan tidak terdaftar di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Bursok menilai Sri Mulyani seperti tutup mata dengan aktivitas dua perusahaan bodong tersebut, yang seharusnya kementerian melakukan pemeriksaan secara serius.

Di samping itu, Busrok kesal karena Sri Mulyani dianggap telah mengobok-obok pegawai Ditjen Pajak.

Tinggal di Hotel Selama Berbulan-bulan

Bursok mengaku pernah tinggal berbulan-bulan bersama istri, anak-anak, dan pembantunya selama ini di Hotel ASEAN Medan, Sumatera Utara. Bursok mengaku telah mengantongi izin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI selama menginap 9 bulan di Hotel ASEAN Medan (kini berubah nama menjadi Hotel Radisson Medan) pada tahun 2016. “Saya bayar bulanan waktu itu. Rp 10 juta per bulan. Saya bayar tiap tanggal 1 setiap (bulan) habis gajian,” ujarnya pada tahun 2023 silam. “Saya ambil 1 kamar standar yang diisi saya, istri saya, tiga anak saya, dan dua pembantu.” Bursok berkata sengaja memilih hotel karena di sana ada CCTV untuk keamanan. “Dan saya sudah minta ijin ke Direktorat Kitsda dan alasan-alasannya. No problem kata mereka,” kata Bursok. Bursok mengaku mendapat potongan harga selama menginap di Hotel ASEAN. Dia mendapat potongan harga dari yang tadinya Rp600 ribu/malam menjadi Rp300 ribu/malam.

Rincian Harta Kekayaan Bursok

Berikut rincian harta kekayaan Bursok berdasarkan LHKPN tahun 2024:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA D-MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 216.374

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 105.216.374

III. UTANG Rp. 1.209.735.332

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -1.104.518.958

Isi Surat Terbuka Bursok

Surat terbuka Bursok mencakup beberapa hal penting:

1. Mutasi Pejabat Eselon 2: Kakanwil DJP Sumut II, yang pernah saya adukan terkait dugaan fraud dan pelanggaran SARA dengan bukti-bukti yang pernah saya sampaikan, ternyata tidak berani Bapak berhentikan secara tidak hormat (PTDH). Alih-alih menonaktifkannya terlebih dahulu, Bapak malah memutasikannya ke tempat yang lebih baik. Sementara Kabag Umum yang turut saya adukan saat ini semakin gencar mencari-cari kesalahan saya, memata-matai saya dan terus berusaha mengacak-acak pekerjaan saya dengan cara memaksa PPNPN untuk tidak patuh terhadap instruksi yang saya berikan, diantaranya pamdal (satpam) yang tidak diperkenankan untuk hadir apel pagi yang rutin saya adakan setiap pagi dll.

2. Preseden Buruk: Hal ini merupakan preseden buruk dimana terlihat Bapak seolah-olah membekingi perilaku dugaan fraud dan pelanggaran SARA yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Yang mana patut diduga Bapak melakukan diskriminasi antargolongan (SARA) dan pelanggaran prinsip kesetaraan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

3. Pengaduan 5 Tahun Lalu: Saya melakukan ini dikarenakan saya terikat akan janji saya yang pernah disumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengawas. Hal ini berawal dari pengaduan saya 5 (lima) tahun yang lalu yang tidak ditindaklanjuti malah membuat karir saya hancur berantakan dimana pada waktu itu saya mengadukan terkait dugaan korupsi (pidana perpajakan dan pidana perbankan) yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan fiktif bernama PT Antares Payment Method dan PT Beta \ Akses Vouchers, 2 (dua) aplikasi, yakni Capital.com dan aplikasi OctaFX, 3 (tiga) Bank BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRIserta 5 (lima) Bank Swasta Nasional, yakni Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Permata, Bank Sahabat Sampoerna dan Bank Sinarmas yang saya sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 27 Mei 2021 yang dinyatakan telah ditindaklanjuti tapi ternyata tidak.

4. Jawaban Menteri Keuangan: Jawaban yang tidak masuk akal tersebut, apalagi terlontar dari mulut seorang Menteri Keuangan, tentu merupakan aib dan menimbulkan tanda tanya besar dikarenakan Menteri Keuangan mainmain dalam menangani kasus dugaan pidana perpajakan yang melibatkan perusahaan fiktif. Ini jelas sangat tidak adil dan membuat rakyat pembayar pajak, apalagi saya sebagai petugas pajak, kehilangan kepercayaan dan menduga jangan-jangan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang tidak membayar pajak dibekingi oleh Menteri Keuangan sendiri dan para oknum di jajarannya!

5. Penegakan Hukum yang Diskriminatif: Pengaduan-pengaduan saya tidak ditindaklanjuti dikarenakan memang selain diduga dibekingi oleh Menkeu, juga dikarenakan terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum di Kementerian Keuangan. Bila fraud dilakukan oleh perusahaan yang diduga dibekingi pejabat tinggi setingkat eselon 3, eselon 2 dan Menteri Keuangan, maka aduan terkait fraud dimaksud tidak akan diproses dan saya sebagai si pengadu dikenakan sanksi (diberikan nilai D agar karir saya hancur, dipindahkan ke kota /kanwil yang lebih kecil, diturunkan penghasilannya dan bahkan bila ditugaskan untuk kerja lembur, uang lembur dipotong secara diam-diam).

6. Diskriminasi SARA: Diskriminasi penegakan hukum ini selain melanggar unsur SARA, juga melanggar konstitusi dimana pelanggaran SARA terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang telah pernah saya sampaikan, pada tanggal 31 Desember 2025, dimana pada tanggal tersebut banyak umat Kristiani mengadakan kebaktian akhir tahun di gereja, ternyata 5 (lima) orang PPNPN (yang kesemuanya beragama Kristen) yang saya awasi, diberhentikan secara mendadak oleh Kabag Umum dan Kakanwil DJP Sumut II dengan alasan efisiensi anggaran. Ironisnya Kakanwil DJP Sumut II beberapa hari sebelum tanggal 31 Desember 2025 menyatakan kepada seluruh PPNPN tidak akan ada pemecatan terhadap PPNPN kecuali bila terjadi pelanggaran berat, seperti mencuri, berjudi, terlibat narkoba, dll. Akan tetapi diwaktu yang bersamaan malah memasukkan 1 (satu) orang pegawai (bukan beragama Kristen) yang selama ini dikenal dekat dengan Kabag Umum dan statusnya saat itu bukanlah pengangguran, melainkan pegawai di Perguruan Tinggi “SA” yang lokasinya di depan rumah dinas Kabag Umum. Bisa Bapak bayangkan, yang dimasukkan secara tidak transparan itu bukanlah pengangguran, akan tetapi akibatnya 5 (lima) orang PPNPN berubah menjadi pengangguran. Padahal kita sebagai pemerintah seharusnya berjuang agar pengangguran itu berkurang dengan menambah lapangan pekerjaan. Justru yang terjadi di kantor tempat saya bekerja adalah menambah banyak pengangguran di negara ini hanya demi memasukkan 1 (satu) orang yang bukan pengangguran secara tidak transparan sama sekali sementara ijasahnya saja tidak memenuhi kualifikasi, yakni hanya memiliki ijasah SMP. Itupun sayabelum pernah melihatnya. Jika melihat Kakanwil DJP Sumut II yang Jumat kemarin Bapak mutasikan ke Kalimantan, puas dan senanglah hidupnya meninggalkan konflik berbau SARA yang kapan saja bisa meledak suatu saat yang saya sendiri berharap tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi bila konflik terjadi, tentu saya disini yang sangat dirugikan dan keselamatan saya, kantor dan pegawai lainnyapun bisa terancam.

7. Viral OTT Pegawai Kemenkeu: Saat ini tengah viral berita OTT pegawai Kementerian Keuangan yang melibatkan para pejabat eselon 3 dan eselon 2. Dari banyaknya uang dan logam mulia yang disita (https://nasional.sindonews.com/read/1674047/13/kasus-suapimportasi-barang-di-bea-cukai-kpk-sita-rp405-miliar-dan-emas-53-kg1770307352), berarti seharusnya Bapak sudah tahu jika banyak harta para pejabat negara dan PNS, khususnya pegawai Kemenkeu, yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah itu berasal dari mana kalau bukan diduga kuat dari hasil korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dimana harta yang diperoleh dari hasil korupsi dapat dipastikan tidak dibayar pajaknya.

8. Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara: Berikut saya sampaikan kepada Bapak upaya lain dalam meningkatkan penerimaan negara yang bisa diperoleh dari para koruptor. Mari kita baca Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

9. Hitung-hitungan Pajak: Tata cara penghitungannya adalah, misalnya uang senilai Rp40,5 miliar yang disita KPK dari Bea Cukai. Begini hitung-hitungan pajak atas penghasilan sebesar Rp40,5 miliar:
   
   5 persen x Rp 60.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
   
   15 persen x Rp 190.000.000,00 = Rp 28.500.000,00
   
   25 persen x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
   
   30 persen x Rp 4.500.000.000,00 = Rp 1.350.000.000,00
   
   35 persen x Rp 35.500.000.000,00 = Rp 12.425.000.000,00 (+)
   
   Rp 13.869.000.000,00
   
   Sanksi Pasal 39 ayat (1) UU KUP Rp 55.476.000.000,00 (+)
   
   Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp 69.345.000.000,00 (terbilang: Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

10. Kritik terhadap Pemimpin Kemenkeu: Dari penjelasan saya di atas, dapatlah saya sampaikan kepada Bapak sebagai berikut: Jangan biarkan orang-orang dekat Bapak membohongi Bapak terkait PNS yang tidak bisa dipecat (https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817131/tak-bisa-pecat-ataurumahkan-pegawai-purbaya-akan-andalkan-mutasi). PNS dapat diberhentikan melalui kuasa Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Paragraf 6 dan Paragraf 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Mundurlah Bapak-bapak sekalian dari jabatan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak sesegera mungkin bila memang Bapak-bapak tidak sanggup menindaklanjuti pengaduan-pengaduan saya selama ini. Tolong Bapak yakinkan para pembayar pajak bahwa Undang-Undang Perampasan Aset, Hukuman Mati Bagi Para Koruptor dan Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU KUP akan Bapak-bapak laksanakan di republik ini dikarenakan KKN di negara kita ini, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan sudah sangat mengkhawatirkan. Segeralah kita kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pegawai yang terbukti melakukan korupsi dan/atau pelanggaran SARA dapat Bapak berhentikan secara tidak hormat (PTDH) dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Atas penjelasan saya di atas, saya tunggu aksi Bapak-bapak sekalian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari sejak tanggal surat saya ini.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Bursok Anthony Marlon

NIP. 197203291997031001