Tantangan Ekonomi Indonesia Pasca Pengumuman Outlook dari Moody’s dan S&P
Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan berat setelah lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody’s dan S&P memberikan proyeksi terbaru terkait kinerja perekonomian dalam negeri. Peringatan ini muncul pada awal 2026, tepatnya setelah pengumuman pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,11% (Year on Year/YoY) untuk tahun 2025.
Moody’s Ratings merilis laporan pada Kamis (5/2/2026), yang menunjukkan bahwa outlook terhadap peringkat Indonesia berubah dari ‘stable’ menjadi ‘negative’. Meskipun peringkat utang Indonesia tetap dipertahankan di level Baa2, risiko kredibilitas kebijakan pemerintah mulai meningkat. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama dari lembaga tersebut.
Sementara itu, S&P Global Ratings menyatakan bahwa prospek peringkat utang Indonesia masih stabil. Namun, mereka memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal. Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin, menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor tekanan bagi peringkat kredit Indonesia.
Penilaian Moody’s Terhadap Kebijakan Pemerintah
Moody’s menilai bahwa kebijakan pemerintah semakin tidak bisa diprediksi, yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan melemahkan tata kelola. Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah dinilai kurang efektif, sehingga meningkatkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut memengaruhi volatilitas pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, Moody’s menyoroti adanya risiko fiskal akibat penggunaan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Belanja besar-besaran ini dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. APBN 2025 ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB, melebihi target Undang-Undang sebesar 2,53%.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengelolaan belanja negara tidak melanggar aturan. Ia juga menekankan bahwa batasan defisit anggaran di 3% masih terjaga. “Kami berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kuat, sektor riil kita genjot,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto juga menggelar audiensi dengan pelaku dunia usaha untuk membahas arah dan prospek dunia usaha ke depan. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman.
Peringatan S&P tentang Risiko Fiskal
S&P Global Ratings menilai bahwa indikator risiko fiskal dapat tercermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyisir anggaran kementerian/lembaga yang dirasa membebani fiskal, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Ia menduga kekhawatiran Moody’s bersumber pada ketidakpastian efisiensi belanja, khususnya terkait program MBG.
Optimisme Menteri Keuangan
Purbaya meyakini bahwa penilaian Moody’s bersifat jangka pendek, karena sudah ada pembalikan arah ekonomi domestik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39% pada kuartal IV/2025. Ia optimistis investor rasional akan tetap bertahan melihat fundamental ekonomi Indonesia yang solid.
Alih-alih khawatir akan penurunan peringkat (downgrade) dari level Baa2 saat ini, Purbaya justru membidik kenaikan peringkat (upgrade) pada akhir tahun. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu didorong hingga menyentuh level 6%. Menurutnya, alasan Moody’s untuk memangkas outlook tidak terlalu kuat jika disandingkan dengan defisit fiskal yang terjaga dan pemulihan ekonomi yang nyata.
