Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak Pengemudi Ojek Online
Seorang kawan pengemudi Ojek Online (Ojol) pernah mempertanyakan cara mereka dalam mengkritisi kebijakan yang dianggap merugikan. Pertanyaannya adalah, mengapa para pengemudi lebih memilih melakukan aksi protes terhadap pemerintah daripada langsung menghadapi aplikator yang mengoperasikan bisnis layanan ojek online?
Selama ini, para pengemudi Ojol sering kali melakukan aksi atau kritik terhadap pemerintah, bukan kepada aplikator yang mengelola bisnis tersebut. Misalnya, saat ada kebijakan potongan biaya aplikasi, tarif murah, atau bahkan gratis ongkos kirim, aksi protes sering kali dilakukan ke kantor pemerintah, Istana, DPRD, atau Kementerian Perhubungan.
Padahal, kebijakan bisnis ini dikeluarkan oleh aplikator terhadap mitra pengemudi Ojol. Namun, kritik dan aksi protes tidak pernah berhasil. Alasan utamanya adalah karena pemerintah dianggap sebagai simbol negara yang bertanggung jawab melindungi hak asasi warga negara. Pemerintah harus menjamin setiap warga negara mendapatkan hidup layak, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan.
Perlindungan yang Harus Diberikan Pemerintah
Pemerintah seharusnya membuat kebijakan atau aturan hukum yang melindungi semua hak asasi warga negara, termasuk para pengemudi Ojol. Misalnya, dengan mengakui pekerjaan mereka sebagai Ojol, mengatur tata kelola bisnis transportasi online yang adil, dan menghormati hak asasi manusia.
Namun, pemerintah telah lama membiarkan bisnis transportasi online tanpa pengakuan aturan hukum. Hal ini menyebabkan para pengemudi Ojol merasa adanya kebijakan aplikator yang merugikan, seperti tarif murah bahkan gratis. Pembiaran inilah yang membuat para pengemudi lebih memilih datang kepada pemerintah, yang merupakan simbol dari negara.
Contoh Kebijakan yang Dilakukan di Amerika Serikat
Bicara tentang gaya pemerintah melindungi pekerja Ojol, Amerika Serikat punya contoh yang jelas. Zohran Mamdani, Walikota New York, membuat kebijakan baru bagi para aplikator Ojol agar bertindak adil terhadap para pengemudi.
Mamdani menegur keras Juan Pablo Salinas Salek, CEO MotoClick, salah satu perusahaan aplikator transportasi Ojol besar di Amerika Serikat. Ia menilai bahwa Juan Pablo mengambil uang para pengemudi Ojol yang bekerja dengan MotoClick.
Untuk melindungi kehidupan pengemudi Ojol, Walikota Zohran Mamdani bersama Komisioner Departemen Perlindungan Konsumen dan Pekerja (DCWP) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Kota New York pada 15 Januari 2026. Gugatan ini terkait pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Pengemudi Ojol di New York oleh para aplikator.
Tindakan yang Dilakukan Pemerintah New York
Motoclick, yang mengoperasikan layanan pengiriman makanan untuk restoran, secara terang-terangan mengabaikan Upah Minimum dan mengambil secara langsung dari gaji pekerja. Mereka juga membebankan biaya $10 kepada pekerja untuk pesanan yang dibatalkan dan terkadang mengklaim bahwa pekerja berutang uang kepada perusahaan.
Selain itu, aplikator MotoClick juga melakukan pemindahan pemberian uang tip, sehingga tip rata-rata turun menjadi hanya 76 sen per pengiriman, dibandingkan dengan lebih dari $2 pada aplikasi yang tetap menampilkan opsi pemberian tip di awal. Kerugian para pengemudi mencapai sekitar $5.800 per pekerja setiap tahunnya.
DCWP memperkirakan bahwa Motoclick dan CEO-nya berutang jutaan dolar kepada pekerja dalam bentuk gaji yang diambil dari pendapatan para pekerja Ojol. Mamdani meminta agar aplikator membayarkan kembali uang yang mereka ambil dari para pengemudi Ojol, jika tidak dilaksanakan maka akan berupaya untuk menutup perusahaan tersebut.
Kebijakan Upah Minimum yang Ditetapkan
Selain itu, DCWP juga merilis laporan yang mengungkap bagaimana perubahan desain oleh Uber Eats dan DoorDash menyebabkan para pekerja pengiriman kehilangan lebih dari $550 juta dalam bentuk tip. Sebulan lalu, Mamdani juga membuat kebijakan baru tentang tata kelola Upah Minimum yang harus diberikan perusahaan aplikasi dalam membayar gaji tetap pengemudi.
Perusahaan aplikasi harus memberikan upah minimal 21 dolar untuk satu jam kerja. Mamdani menegaskan bahwa kebijakan upah minimum ini harus berlaku dan dijalankan mulai 26 Januari 2026. Jika kita menghitung kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh Mamdani dalam rupiah, Rp 16.500/dolar dikalikan 21 dolar menjadi Rp 350.000 per jamnya.
Jika para pengemudi Ojol di New York bekerja delapan jam sehari, maka mendapatkan gajinya sebesar Rp 2,5 juta per hari. Pihak DCWP juga mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan aplikasi lainnya seperti Instacart, DoorDash, Grubhub, dan Uber untuk mematuhi aturan upah minimum yang diatur oleh Undang-Undang Pekerja Pengiriman baru.
Kesimpulan
Kebijakan melindungi pengemudi Ojol ini adalah model atau gaya keberpihakan yang dilakukan pemerintah di Amerika Serikat dan kota New York untuk melindungi warga negaranya agar dapat bekerja sebagai pengemudi Ojol dengan aman dan nyaman. Bagaimana dengan pemerintah daerah dan pusat di Indonesia? Dalam Pasal 138 dan 139 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Pemerintah, Pusat dan Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau.
Jakarta, 18 Januari 2026.
Dr. Azas Tigor Nainggolan.
Advokat di Jakarta.
Analis Kebijakan Transportasi.
